Berita Banjarmasin

Kalah di MA, Pemprov Kalsel Akan Cabut SK Gubernur Terkait Pencabutan IUP Grup Sebuku

Proses hukum yang sudah berjalan sejak Tahun 2018 lalu terkait sengketa pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) antara Pemerintah Provinsi Kalsel

Kalah di MA, Pemprov Kalsel Akan Cabut SK Gubernur Terkait Pencabutan IUP Grup Sebuku
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Ngupi Bareng Paman Birin di Galeri Pemasaran Hasil Hutan Kalsel. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Proses hukum yang sudah berjalan sejak Tahun 2018 lalu terkait sengketa pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan tiga perusahaan dalam Grup Sebuku berakhir dengan kekalahan kubu Pemerintah Provinsi Kalsel.

Hasil putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan PT Sebuku Batubai Coal, PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Sebuku Sejaka Coal yang menuntut pencabutan SK Gubernur Kalsel terkait pencabutan IUP ketiga perusahaan pertambangan batubara tersebut di Kalsel.

Inkrah dan berkekuatan hukum tetap, Pemerintah Provinsi Kalsel harus mematuhi dan jalankan hasil keputusan tersebut yaitu mencabut SK Gubernur terkait pencabutan IUP tersebut.

Menindaklanjuti hal ini, Dijelaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), M Nafarin, pihaknya akan segera memproses perizinan terkait tiga perusahaan tersebut.

Baca: Dari Daerah Tertinggal dan Dianaktirikan, Penajam Paser Utara Kaltim Resmi Jadi Ibu Kota Negara

Baca: Ibu Kota RI Pindah ke Kaltim, Jokowi Tegaskan Bukan Salah Pemprov DKI, Tapi Karena Masalah Ini

Baca: Internet di Papua Diblokir Lebih dari 7 Hari, Warga Jayapura Tuntut Kompensasi

Mengacu pada perizinan sebelumnya yang dikeluarkan Pemerintah tingkat Kabupaten Tahun 2013, izin ketiga perusahaan ini masih akan berlaku hingga Tahun 2030.

Masing-masing perusahaan tersebut yaitu PT Sebuku Batubai Coal beroperasi di lahan seluas kurang lebih 5100 hektar, PT Sebuku Sejaka Coal di lahan seluas kurang lebih 8100 hektar dan PT Sebuku Tanjung Coal beroperasi di lahan seluas kurang lebih 8900 hektar di Kalsel.

Namun walaupun nantinya izin dari DPMPTSP Provinsi Kalsel sudah keluar, bukan berarti begitu saja ketiga perusahaan tersebut bisa langsung kembali beroperasi.

Dijelaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Ikhlas Indar, mereka harus terlebih dahulu kantongi izin lingkungan yang didapatkan setelah menyusun dokumen analisa dampak lingkungan (Amdal) yang sesuai.

Menurut Ikhlas, pihaknya akan meminta ketiga perusahaan tersebut menyusun kembali dokumen Amdal baru karena dokumen Amdal sebelumnya menurut Ikhlas tidak ditindaklanjuti selama tiga tahun dan wajib diperbaharui.

"Yang dulu tidak ada kegiatan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Amdal berlaku 3 tahun kalau tidak ada kegiatan harus direvisi," kata Ikhlas.

Penyusunan dokumen Amdal juga menurut Ikhlas tak bisa dilakukan sembarangan karena mengacu pada berbagai aspek kajian termasuk kajian teknis, ekonomi dan sosial.

Pihaknya juga dibantu Tim Komisi Amdal Provinsi Kalsel akan bekerjasama mengkaji dokumen Amdal yang nantinya diajukan oleh ketiga perusahaan tersebut.

Selain itu, sesuai aturan menurut Ikhlas, perusahaan juga diminta untuk melibatkan dan mendengarkan masukan dari masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal.

Hal ini dinilai menjadi langkah untuk meminimalisir dampak lingkungan akibat kegiatan eksplorasi pertambangan terhadap lingkungan termasuk penentuan langkah antisipasi terhadap potensi konflik sosial.

Persoalan terkait putusan MA ini menjadi salah satu topik hangat yang dibahas dalam kegiatan Ngupi Bareng Paman Birin yang dilaksanakan di Galeri Pemasaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Senin (26/8/2019).(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved