Berita Banjarmasin
Tiga SKPD Kalsel Dapat Rapor Merah Pada Hasil Penilaian Kinerja Semester I 2019
Dalam pertemuan tertutup, penyerahan penilaian hasil kinerja SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Gedung Mahligai Pancasila
Penulis: Achmad Maudhody | Editor: Eka Dinayanti
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dalam pertemuan tertutup, penyerahan penilaian hasil kinerja SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Gedung Mahligai Pancasila dihadiri oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, Senin (26/8/2019).
Pada penyerahan hasil penilaian tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel mendapatkan skor terbaik 83,5.
Sedangkan skor terendah yang masuk dalam zona merah diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel yang ketiganya mendapatkan skor di bawah 60.
Sedangkan sisanya sebanyak 43 SKPD lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel rata-rata mendapatkan skor cukup baik di angka 70.
Dijelaskan Kepala Inspektorat Kalsel, Awi Sundari, walaupun masih ada tiga SKPD yang mendapatkan rapor merah, namun secara umum hasil penilaian kinerja semester pertama Tahun 2019 membaik dibanding sebelumnya.
Baca: Obrolan Aneh Natasha Wilona dan Verrell Bramasta Saat Bertemu di HUT SCTV, Kikuk?
Baca: Kembali pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Merry Disebut Akan Diorbitkan Jadi Penyanyi
Baca: Kenali Tradisi Tea Pai, Budaya Pengantin Baru Tionghoa ala Roger Danuarta & Cut Meyriska
Dimana jumlah SKPD yang masuk zona merah semakin sedikit.
Menurut Awi, tiga SKPD berapor merah tersebut disarankan untuk lebih sering, teratur dan intensif melakukan konsolidasi internal demi perbaikan kinerja SKPD secara umum.
Setiap Kepala SKPD menurut Awi harus bisa mendayagunakan seluruh kemampuan dan kapasitas yang ada termasuk sumber daya manusia (SDM) yany ada di Satuan kerjanya untuk maksimalkan kinerja dan capaian sesuai target dan harapan Kepala Daerah.
"Dalam setiap SKPD pasti ada yang SDM nya berkinerja baik, sedang atau kurang. Itu tugas Kepala SKPD untuk bisa mendayagunakan dengan maksimal, jadi persoalan SDM seharusnya bukan jadi alasan," kata Awi.
Selain dilakukan oleh Inspektorat, penilaian kinerja SKPD yang dilakukan selama satu bulan ini juga melibatkan Bappeda dan Biro Organisasi Provinsi Kalsel.
Dijelaskan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Fajar Desira, pada umumnya aspek penilaian ditekankan pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi capaian.
Pihaknya secara spesifik terlibat dalam aspek perencanaan dan evaluasi capaian.
Ia nyatakan sebenarnya pada aspek perencanaan rata-rata SKPD di lingkup Provinsi Kalsel sudah lakukan dengan baik.
Dimana perencanaan yang disusun oleh SKPD-SKPD sudah berkorelasi langsung dengan indikator kinerja yang ditargetkan.
Namun saat ini menurutnya ada aspek penilaian tambahan yaitu reformasi birokrasi dan tiga SKPD berapor merah tersebut masih belum maksimal menerapkannya pada semester I Tahun 2019.
"Masih ada SOP-SOP yang harus disusun oleh para SKPD terkait reformasi birokrasi. Tapi masih ada waktu memperbaiki di Semester II Tahun ini," kata Fajar. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/20190826dhody-suasana-gedung-mahligai.jpg)