Ibu Kota Negara di Kaltim

Ibu Kota Baru Melingkupi Pusat Pemerintahan, Pusat Bisnis dan Keuangan Tetap di Jakarta

Presiden Jokowi menyebut telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang isinya mengajak bersama-sama membuat undang-undang terkait

Ibu Kota Baru Melingkupi Pusat Pemerintahan, Pusat Bisnis dan Keuangan Tetap di Jakarta
BPost Cetak
BPost edisi cetak Selasa (27/8/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Presiden Jokowi menyebut telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang isinya mengajak bersama-sama membuat undang-undang terkait pemindnahan ibu kota negara.

"Tadi pagi (Senin pagi), saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR, dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibukota baru tersebut," ujar Jokowi.

Setelah mengirim surat tersebut, pemerintah akan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota.

Jokowi menjelaskan, kebutuhan dana untuk pembangunan ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun, yang bersumber dari APBN sebesar 19 persen.

Baca: Kaltim Ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, ini Langkah Pertama yang Akan Dilakukan Gubernur

Baca: Kaltim Tawarkan Lahan 250 Ribu Hektare di Kawasan Bukit Soeharto, Presiden Jokowi Mengumumkan ini

Baca: Penampakan Pria Idaman Luna Maya yang Hadir di Ultahnya, Bukan Faisal Nasimuddin dan Ariel NOAH

Baca: Jika Gagal Menikahi Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan Janji Lakukan Ini pada Mantan Istri Enji Baskoro

"Itupun terutama berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta. Sisanya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi langsung swasta serta BUMN," papar Jokowi.

Jokowi menerangkan alasan pemindahan ibu kota ke Kaltim berdasarkan hasil kajian yakni risiko ancaman bencana minimal.

Bencana itu antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor.

Alasan kedua, lokasi berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

"Lokasinya berdekatan dengan perkotaan yang tengah berkembang yaitu Samarinda dan Balikpapan. Infrastruktur sudah lengkap," jelas Jokowi.

Alasan terakhir, lahan yang dikuasai oleh pemerintah cukup luas.

"Lahan yang dikuasai pemerintah kurang lebih 180 ribu hektare," kata Jokowi.

Ia memastikan, pemindahan ibu kota ke wilayah baru melingkupi pusat pemerintahan, sedang pusat bisnis, keuangan, maupun perdagangan tetap berada di Jakarta.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved