Berita Jakarta

Pakar Geologi UGM Sebut 2 Hal yang Wajib Diperhatikan Terkait Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru yang akan menggantikan DKI Jakarta pada Senin (26/8/2019).

Pakar Geologi UGM Sebut 2 Hal yang Wajib Diperhatikan Terkait Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim
(Kolase Tribunkaltim.co)
Peta Kalimantan Timur titik lokasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dan lokasi kawasan Samboja Kabupaten Penajam Paser Utara yang disorot sebagai lokasi Ibu Kota Baru Republik Indonesia. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Spekulasi lokasi ibu kota baru berakhir. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru yang akan menggantikan DKI Jakarta pada Senin (26/8/2019).

Dua kabupaten di Kalimantan Timur bakal menjadi lokasi ibu kota baru, yakni sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.

Dua kabupaten di Kalimantan Timur bakal menjadi lokasi ibu kota baru, yakni sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.

Lantas, apa yang perlu dan wajib diperhatikan terkait pemindahan ibu kota dari sisi dan kondisi geologis?

Menjawab pertanyaan ini Kompas.com menghubungi pakar geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyu Wilopo.

Baca: Jokowi Putuskan Ibu Kota Baru di Kaltim, Ketua Adat Paser Ingin Budaya Dayak Paser Tetap Lestari

Wahyu mengatakan, saat pemerintah ingin mengembangkan wilayah entah untuk ibu kota dan lainnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan dari sisi geologis.

Pertama adalah sesumber. Ini merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembangunan dan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kedua adalah tentang ancaman bencana.

"Jadi ada dua hal penting. Tidak ada artinya jika kita membangun (kota) di situ, tapi mengabaikan kedua hal ini," kata Wahyu kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Selasa (27/8/2019).

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. (KOMPAS.COM/ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Wahyu menjelaskan, jika tidak ada aspek sesumber di suatu wilayah tapi tetap nekat dilakukan pembangunan, maka bukan tidak mungkin harus ada biaya yang dikeluarkan lebih untuk mengirim barang dari luar daerah.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved