Berita Jakarta

DPR Khawatir Pasalnya Peran Swasta Capai 81 Persen dalam Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk tim kajian terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.

DPR Khawatir Pasalnya Peran Swasta Capai 81 Persen dalam Pembiayaan Pemindahan Ibu Kota
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR sekaligus Ketua Tim Kajian, Inosentius Samsul, saat ditemui di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk tim kajian terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur.

Selain soal legislasi atau dasar hukum, salah satu aspek yang akan dikaji yakni terkait pembiayaan anggaran pemindahan ibu kota.

Kepala Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR sekaligus Ketua Tim Kajian, Inosentius Samsul, mengakui adanya kekhawatiran bahwa hal tersebut nantinya akan menjadikan ibu kota baru sekaligus sebagai pusat bisnis.

"Kekhawatiran kami, kemarin sudah ada diskusi, jangan sampai memindahkan masalah yang ada di Jakarta ini dipindahkan ke ibu kota yang baru," ujar Inosentius saat ditemui Kompas.com, Jumat (30/8/2019).

Baca: Spesies Baru Tarantula Ditemukan, Warna Kakinya Biru Toska Sangat Agresif, Peneliti Marasa Khawatir

Baca: LIVE INDOSIAR! Cara Live Streaming Persib VS PSS Sleman Laga Pekan 17 Liga 1 2019 di Vidio.com

Baca: VIRAL Video Ospek Mahasiswa Jalan Jongkok & Lakukan Hal Jorok, Ristek Dikti Sebut Ini Universitasnya

"Kalau dilihat dari kerangkanya (kajian dari pemerintah), itu (ibu kota baru) juga akan menjadi kota bisnis kelihatannya," tutur dia.

Inosentius menilai keterlibatan swasta terlalu besar dalam pembiayaan pemindahan ibu kota, yakni 81 persen dari total anggaran.

Sementara sebesar 19 persen pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dia enggak mau rugi juga, 81 persen berarti kan dia akan mengembangkan itu sebagai kota bisnis juga dan itu sama juga memindahkan persoalan di Jakarta, 50 atau 70 tahun kemudian terjadi lagi di Kalimantan Timur," kata dia.

Menurut Inosentius skema kajian pembiayaan yang diserahkan oleh pemerintah belum terlalu jelas. Oleh sebab itu pihaknya akan mengkaji lebih dalam dan menyusun usulan alternatif.

Ia mengatakan, skema pembiayaan anggaran pemindahan ibu kota menjadi salah satu isu prioritas kajian selama lima tahun ke depan.

Halaman
12
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved