Ekonomi dan Bisnis

Pro & Kontra Iuran BPJS Dinaikkan Dua Kali Lipat, Bisnis Asuransi Swasta Bakal Makin Dilirik

Upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan terus dilakukan.

Pro & Kontra Iuran BPJS Dinaikkan Dua Kali Lipat, Bisnis Asuransi Swasta Bakal Makin Dilirik
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan terus dilakukan.

Pasalnya, setiap tahun, lembaga tersebut terus mengalami defisit dengan nilai yang terus meningkat. Bahkan, hingga akhir tahun ini, BPJS Kesehatan diprediksi bakal defisit hingga Rp 32,8 triliun.

Yang terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat.

Banyak pihak pun keberatan dengan langkah pemerintah tersebut. Pasalnya, besaran kenaikan iuran dinilai terlalu tinggi.

Meski sejak awal tahun, pemerintah pun telah menggaungkan hal ini lantaran besaran iuran BPJS Kesehatan yang sudah terlalu murah (underpriced).

Baca: Hasil Tes MotoGP San Marino 2019 - Lewati Teman, Fabio Quartararo Tercepat pada Hari Kesatu

Baca: UPDATE Rusuh Papua Hingga Jumat Pagi, Layanan Seluler di Jayapura Masih Kacau Kecuali SMS

Baca: Banjir Datang Mandadak Lalu Hantam Laga Sepak Bola di Maroko, 7 Orang Tewas dan 1 Masih Hilang

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo pun mengatakan, Peraturan Presiden terkait kenaikan upah ini telah diajukan kepada Presiden Joko Widodo dan akan segera ditandatangani.

Iuran JKN BPJS Kesehatan terakhir kali mengalami kenaikan sejak tahun 2016 lalu. Sementara, dalam pasal 16i Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan, bahwa kenaikan iuran adalah kewajiban yang perlu dilakukan dalam dua tahun sekali.

Namun, untuk kenaikan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas II dan kelas III, pertimbangan utamanya harus berdasarkan pada kemampuan untuk membayar dan daya beli masyarakat.

Sementara itu, kenaikan iuran kelas I harus didasarkan pada survei kemauan masyarakat untuk membayar.

Masyarakat keberatan

Halaman
1234
Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved