Kriminalitas Regional

FAKTA Lain Kerusuhan di Jayapura, dari Kantor Gubernur Papua Dijarah hingga Gedung KPU Dibakar

Kantor Gubernur Papua yang menjadi tujuan akhir para peserta aksi di Kota Jayapura, Papua, pada 29 Agustus lalu tidak luput dari aksi perusakan

FAKTA Lain Kerusuhan di Jayapura, dari Kantor Gubernur Papua Dijarah hingga Gedung KPU Dibakar
KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI
Suasana di salah satu ruangan Biro Humas dan Protokoler Papua yang juga menjadi sassaran penjarahan dan perusakan massa, Kota Jayapura, Senin (2/9/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAYAPURA - Kantor Gubernur Papua yang menjadi tujuan akhir para peserta aksi di Kota Jayapura, Papua, pada 29 Agustus lalu tidak luput dari aksi perusakan dan penjarahan.

Bahkan Kantor KPU Papua yang berada satu kompleks di Kantor Gubernur Papua, hangus dibakar massa.

Untuk menghitung kerugian, para aparatur sipil negara diminta untuk melakukan inventarisasi.

"Kondisi kantor ada beberapa bagian yang menjadi dampak dari kejadian kemarin, ada beberapa dibongkar, tetapi semua sudah kita laporkan ke gubernur, wagub dan sekda. Beberapa (OPD) sudah mulai melakukan pembersihan," ujar Asisten II Sekda Papua Muhammad Musa'ad, di Jayapura, Senin (2/9/2019).

Baca: Semen Padang vs Barito Putera Liga 1 2019, Djanur Merasa Diuntungkan karena Absennya Pemain Ini

Baca: Kehidupan Pribadi Elza Syarief Dibongkar Nikita Mirzani, Utang Rp 18 M Pengacara Sajad Ukra Disebut

Baca: Permintaan Roger Danuarta pada Ustadz Abdul Somad Terungkap, UAS Nasihati Suami Cut Meyriska

"Hari ini diminta semua melakukan inventarisasi, siapa tahu ada inventaris kantor yang hilang. Itu penting karena itu adalah barang inventaris negara yang harus kita catat," sambungnya.

Selain menjarah, massa membakar Kantor KPU Papua yang terletak di bagian utara Kantor Gubernur Papua. Kantor Dinas Kominfo Papua yang terletak di sebelahnya pun coba dibakar massa. Namun gagal.

Jika memang barang-barang hilang, Pemprov Papua akan mengusulkan untuk dihilangkan dari neraca aset dan tidak memberatkan saat pelaporan.

Musa'ad memastikan Pemprov Papua akan menyurati kepolisian agar mereka datang ke Kantor Gubernur Papua dan membuat berita acara.

Meski tengah melakukan pembersihan dan inventarisasi, para ASN di lingkungan Pemprov Papua dipastikannya akan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kantor tidak berhenti, pelayanan tidak boleh dihentikan. Tidak ada yang namanya perintah menghentikan pelayanan," katanya.

Selain itu, para ASN juga diminta untuk bisa menyuarakan pesan perdamaian kepada seluruh masyarakat tanpa memandang suku, ras dan agama.

"Kita minta semua ASN untuk menjadi ujung tombak menumbuhkan suasana damai di Provinsi Papua. ASN ini harus menjadi lokomotif untuk perubahan di Papua. Jadi hilangkan dikotomi Papua dan nonPapua, kita semua nusantara," kata Musa'ad.

Sebelumnya diberitakan, massa peserta aksi menduduki kantor Gubernur Papua selama satu hari.

Mereka baru dipindahkan oleh aparat keamanan menuju ke tempat tinggal masing-masing pada 30 Agustus.

Hai Guys! Berita ini ada juga di KOMPAS.com

Editor: Didik Trio
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved