Berita Banjarmasin

Iuran BPJS Naik, Komisi IV DPRD Kalsel Minta Disesuaikan Keadaan Ekonomi Peserta JKN-KIS

Iuran BPJS Naik, Komisi IV DPRD Kalsel Minta disesuaikan kemampuan ekonomi Peserta JKN-KIS

Iuran BPJS  Naik, Komisi IV DPRD Kalsel Minta Disesuaikan Keadaan Ekonomi Peserta JKN-KIS
banjarmasinpost.co.id/ achmad maudhody
Iuran BPJS Naik, Komisi IV DPRD Kalsel Minta Ini Dipenuhi 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Terus mengalami defisit, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani buka opsi naikkan biaya iuran BPJS Kesehatan bahkan lebih dari seratus persen.

Dalam pembahasan sempat diusulkan angka kenaikan iuran untuk peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan menjadi sebesar Rp 160.000 per bulan.

Selanjutnya untuk peserta JKN kelas II biaya iuran diusulkan naik menjadi Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Sementara untuk peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus merogoh kocek lebih besar setiap bulanannya yaitu Rp 42.000.

Baca: Perasaan Beda Betrand Peto Saat Jadi Anak Angkat Ruben Onsu dan Sarwendah Terungkap

Baca: Bawa Pisau di Pinggang, Nurfansyah Warga Marampiau Candi Laras Utara Tapin Diamankan Polisi

Baca: NEWSVIDEO : Wisata Kerbau Rawa Desa Banua Raya Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

Baca: Dispersip Hadirkan 2 Pendongeng ini, Cut Mini & Kak Bimo Bikin Heboh Kalsel Expo 2019

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Iskandar Zulkarnain nyatakan jika benar akan ada kenaikan biaya iuran, terlebih dahulu harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat peserta JKN-KIS.

Walaupun diyakininya takkan menjadi kebijakan yang populer di masyarakat, namun jika benar dilaksanakan, maka kenaikan iuran juga harus sebanding dengan pelayanan.

"Kalau naik tapi pelayanan sama seperti sekarang tentu menjadi timpang," kata Iskandar.

Namun Ia mengingatkan saat ini masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan, pasalnya rencana kenaikan iuran tersebut belum bersifat final.

Ditanya soal potensi resiko menurunnya kesadaran dan Kepatuhan peserta JKN-KIS bayarkan iuran jika iuran dinaikkan, Kepala BPJS Cabang Banjarmasin, Tutus Novita Dewi nyatakan pihaknya tak dapat berkomentar terkait kebijakan yang belum ditetapkan.

Baca: Hadirkan Dj Rosela Ulala, 3D Karaoke Disidak Kasatpol PP dan Kadispora, Ini Reaksi Pemilik Karaoke

Baca: Kabut Asap Tebal Selimuti Sampit Kotawaringin Timur, Pesawat Wings Air Batal Mendarat

Namun menurutnya apapun yang diputuskan Pemerintah, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan kolekatbilitas iuran dengan kunjungan, telepon, surat, memperbanyak saluran pembayaran serta mengoptimalkan Kader-Kader JKN.

Saat ini menurutnya Kepatuhan membayar iuran peserta mandiri JKN-KIS di Kalsel mencapai enam puluh persen. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved