BPost Cetak

BPJS Naik Tahun Depan, Batas Atas Upah Jadi Rp 12 Juta

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para buruh akan menggelar demo besar-besaran jika BPJS Naik

BPJS Naik Tahun Depan, Batas Atas Upah Jadi Rp 12 Juta
BPost Cetak
BPost Edisi Kamis (5/9/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Buntut dari defisitnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berimbas kepada naiknya iuran. Tentu hal tersebut bukan perkara mudah bagi para peserta. Penolakan demi penolakan terus bermunculan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan para buruh akan menggelar demo besar-besaran untuk menentang rencana pemerintah tersebut.

“Pasti ada aksi. Kalau pemerintah bersikeras menaikan iuran pasti akan ada perlawanan, pertama melalui gerakan, hukum dan politik,” ujarnya, Rabu (4/9/2019).

Said memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak hanya memberatkan buruh, tetapi masyarakat luas. Oleh karena itu Said yakin aksi buruh akan mendapatkan dukungan dari kelompak masyarakat lainnya.

Baca: Iuran BPJS Naik, Pemkab Siap-siap Tambah Anggaran

Baca: Kebakaran Lahan Makin Menjadi, Jarak Pandang di Paringin Cuma 100 Meter

Baca: Indonesia Vs Malaysia, Pertaruhan Kebanggaan Negara

Baca: Sukses Gundala Putra Petir, Ini 11 Film Indonesia yang Menyusul Tayang September 2019

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan Presiden Joko Widodo segera menandatangani peraturan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Peraturan presiden saat ini dalam proses penyusunan.

“Sudah dalam proses. Secepatnya (diteken Presiden),” kata Puan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Puan tak memberi waktu pasti kapan perpres akan diteken. Namun ia memastikan bahwa Perpres itu akan terbit sebelum periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir pada 20 Oktober 2019. Meski begitu, kenaikan iuran baru akan berlaku pada 2020.

Puan menegaskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah suatu keharusan karena kondisi badan tersebut terus mengalami defisit. Politisi PDI-P ini juga mengingatkan bahwa sudah lebih dari lima tahun iuran BPJS tak naik.

Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Kenaikan ini untuk peserta kelas I dan II atau peserta non-penerima bantuan iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat. Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar Rp 160.000. Peserta kelas II membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Halaman
123
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved