Pertamina MOR VI Kalimantan

Pertamina Gelar Forum Diskusi Penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan, Ini Tujuannya

Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan mengadakan forum diskusi terkait penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan.

Pertamina Gelar Forum Diskusi Penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan, Ini Tujuannya
Pertamina MOR VI Kalimantan
Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan mengadakan forum diskusi terkait penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, Samarinda – Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan mengadakan forum diskusi terkait penyaluran BBM Subsidi di Kalimantan.

Forum diskusi dilaksanakan di Hotel Bumi Senyiur pada (4/9) yang dihadiri oleh lebih kurang 100 peserta dari beberapa lembaga/intansi terkait yaitu BPH Migas , Ditjen Migas ESDM, perwakilan Markas Besar POLRI, anggota Polda dan Polres di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, Badan Intelijen Daerah, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdangangan serta Hiswana Migas.

Kegiatan forum diskusi ini diinisiasi oleh Pertamina dengan tujuan untuk menyamakan persepsi antara pihak regulator, aparat, dan juga pelaksana mengenai aturan yang berlaku terkait distribusi BBM subsidi sehingga pada pengaplikasiannya tidak ada kesimpangsiuran dan perbedaan pemahaman.

General Manager Pertamina MOR VI Boy Frans J Lapian mengungkapkan bahwa forum ini penting untuk dilaksanakan.

“BBM subsidi merupakan BBM yang berpotensi untuk disalahgunakan karena selisih harganya cukup signifikan dengan harga keekonomian, sehingga perlu keterlibatan berbagai pihak agar BBM Subsidi sesuai peruntukannya. Untuk itu pemahaman dari sisi Pertamina, pengusaha SPBU, aparat penegak hukum dan regulator harus disamakan agar bisa tercapai kesepakatan atas permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam distribusinya di lapangan” ujar Boy

Komite BPH Migas Ibnu Fajar mejelaskan bahwa pengguna BBM subsidi sudah diatur secara jelas pada Perpres 191 Tahun 2014. Meski sudah diatur, namun di lapangan ditengarai kerap terjadi penyelewengan.

Untuk itu BPH Migas BPH mengeluratkan surat Edaran yang memperjelas aturan penyaluran BBM perpres 191 tahun 2019 dan permen 13 tahun 2013 surat edaran 3865.E/Ka BPH/2019 terkait larangan pembelian JBT Solar.

Edaran  tersebut antara lain berisi larangan bagi kendaraan bermotor pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 serta kendaraan truk gandeng, truk molen dll yang bermuatan maupun yang tidak bermuatan.

" Meski BPH Migas juga tidak menafikkan kenyataan bahwa penyelewengan di lapangan juga dipengaruhi oleh tingginya disparitas harga antara Solar Subsidi dan Solar keekonomian akibat kenaikan harga minyak dunia,"pungkasnya.

Pada Kesempatan yang sama Kepala Seksi Subsidi Bahan Bakar Ditjen Migas Heru Riyanto menjelaskan tetang regulasi harga jual eceran BBM umum yang menjadi kewenangan kementrian ESDM.

Dari penegak hukum hadir pula Kepala Badan Reserse & Kriminal Mabes Polri Kompol Eko Susanda yang menyampaikan kewenangan terkait lingkup aparat pada upaya penindakan hukum bagi penyalahgunaan distribusi dan pengguna BBM subsidi di lapangan.

Antusiasme peserta terlihat dengan banyaknya pertanyaan terkait kondisi-kondisi yang ditemukan di lapangan. “Harapannya dengan diadakannya kegiatan ini, semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait regulasi distribusi BBM dan pengawasan berjalan sesuai aturan yang ada sehingga penyaluran BBM subsidi dapat tepat sasaran” ujar salah satu peserta

Tahun 2019, Kalimantan mendapat kuota BBM subsidi untuk Solar sebesar 881.001 Kilo liter dan realisasi sampai dengan semester I mencapai 451.776 Kilo Liter. Sedangkan Premium mendapat jatah kuota 1.134.213 Kilo Liter dan realisasi semester I sebesar 593.064 kiloliter. (aol/*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved