Berita Banjarmasin

Dua Raperda Ini Dicabut DPRD Provinsi Kalsel Tahun 2019, Begini Alasanya

Dua raperda di DPRD Kalsel dicabut atau dihentikan proses pembahasan yakni raperda Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Agraria di Tahun 2019.

Dua Raperda Ini Dicabut DPRD Provinsi Kalsel Tahun 2019, Begini Alasanya
banjarmasinpost.co.id/achmad Maudhody
H Suripno Sumas, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selain Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), DPRD Provinsi Kalsel juga mencabut Raperda Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Agraria di Tahun 2019.

Keputusan pencabutan yang artinya pemberhentian pembahasan atas Raperda tersebut diambil saat Sidang Paripurna terakhir Anggota DPRD Provinsi Kalsel Periode 2014-2019, Kamis (5/9/2019).

Dijelaskan Ketua Panitia Khusus Raperda Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Agraria, Suripno Sumas, pencabutan Raperda tersebut disebabkan karena Raperda terbentur dengan efektifnya Aturan Undang-Undang yang mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi.

Menurut Suripno, pertimbangan keputusan dicabutnya Raperda tersebut diperkuat dengan keperluan revisi atas Raperda tersebut mencapai lebih dari lima puluh persen.

Baca: Setiap Penduduk Kotabaru Meninggal Dapatkan Santunan Rp 1 juta, Ini Syaratnya

Baca: Jadwal & Link Live Streaming TVRI Brazil vs Kolombia di Laga Ujicoba Internasional FIFA

Baca: Kepanikan Fairuz A Rafiq Lihat Kondisi Cut Meyriska, Mertua Roger Danuarta Curhat Sakit sang Putri

Baca: Skor Akhir Persatu Tuban vs Martapura FC : 3-2, Miskomunikasi Pemain Belakang Buyarkan 1 Point

"Karena yang perlu direvisi lebih dari lima puluh persen, karena itu kami setujui untuk dicabut," kata Suripno.

Walau demikian, Suripno nyatakan Raperda terkait Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Agraria kemungkinan besar akan kembali diajukan dan dibahas oleh Anggota DPRD Provinsi Kalsel terpilih Periode 2019-2024.

Pasalnya menurut Suripno, jika dilanjutkan, Pansus Raperda ini hanya perlu menambahkan diktum atas alasan dan penyebab dicabutnya Raperda tersebut di Sidang Paripurna Kamis (5/9/2019).

Sedangkan untuk Raperda RPPEG diperkirakan masih akan sulit untuk dilanjutkan.

Baca: Renggut Nyawa Olga Syahputra & Julia Perez, Sel Kanker Ria Irawan Muncul Lagi Setelah Sempat Sembuh

Baca: Prioritaskan Penanggulangan Karhutla di Bandara, Aparat Gabungan Patroli di Enam Titik Rawan Api

Baca: Aib Memalukan Nikita Mirzani Dibongkar Putri Elza Syarief, Poppy Kelly Pasca Laporkan Eks Sajad Ukra

Pasalnya seperti Dijelaskan Ketua Pansus Raperda RPPEG, Puar Junaidi sebelumnya, belum seluruh Kabupaten/Kota di Kalsel secara spesifik dan rinci memasukkan area lahan gambut dalam rencana tata ruang wilayah daerahnya masing-masing.

Padahal hal tersebut menjadi salah satu hal yang menjadi objek yang diatur dalam Raperda RRPEG.

Kedua Raperda yang dicabut ini merupakan Raperda yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Kalsel. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved