Tajuk

Kenaikan Iuran dan Pelayanan BPJS

PERMASALAHAN seputar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menyeruak. Kali ini seputar rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan Iuran dan Pelayanan BPJS
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PERMASALAHAN seputar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali menyeruak. Kali ini seputar rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diberlakukan pada 1 September 2019.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku pada 1 September 2019.

Dikutip pada Kompas.com, (04/09/2019) pada artikel berjudul “Buruh Hingga Pegusaha Ramai-ramai Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan”, perkara defisit BPJS Kesehatan yang terus berlarut membuat beragam otoritas yang terlibat di dalamnya terus memutar otak. Pasalnya, perkara menambal defisit tak semudah membalikkan telapak tangan. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengusulkan untuk menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Angka kenaikan yang diusulkan pun cukup besar. Untuk peserta bukan penerima upah atau peserta mandiri kelas I, kenaikannya mencapai dua kali lipat, dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000. Untuk peserta mandiri kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, sementara untuk peserta kelas III tetap di Rp 25.500, meski sebelumnya sempat diusulkan jadi Rp 42.000 per peserta per bulan.

Menilik pada rencana kenaikan itu tentunya mendapat reaksi dari masyarakat yang pada intinya menolak kenaikan, bahkan disusul dengan rencana aksi demonstrasi.

Kalaupun kenaikan iuran itu dilaksanakan, hendaknya pemerintah pusat dan di daerah tentunya harus bisa mengimbangi kenaikan iruan itu dengan pelayanan yang maksimal pula.

Derikian pula dengan birokrasi atau pola pelayanan yang cenderung berbelit harus bisa dipangkas sehingga masyarakat yang berobat melalui jalur BPJS kesehatan, khususunya dalam kondisi gawat darurat, juga mendapatkan pelayanan maksimal seperti halnya mereka yang berobat melalui jalur umum.

Sesuai Peraturan Menkes Nomor 28 Tahun 2014, dalam keadaan gawat darurat peserta JKN-KIS dapat langsung mendapatkan pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) tanpa perlu surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Apabila peserta JKN-KIS pada kondisi gawat darurat datang ke FKRTL yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, maka peserta dapat tetap dilayani sampai dengan keadaan kondisi gawat daruratnya teratasi/stabil. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved