Revisi UU KPK

ICW Minta Presiden Jokowi Tidak Menyetujui Rencana DPR dengan Cara ini

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui rencana DPR merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang

ICW Minta Presiden Jokowi Tidak Menyetujui Rencana DPR dengan Cara ini
BPost Cetak
BPost edisi cetak Minggu (8/9/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak menyetujui rencana DPR merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Tama Satya Langkun mengatakan masalah ini dapat diselesaikan presiden dengan cara tidak mengirimkan surat presiden (surpres).

“Prosesnya belum selesai. Masih ada satu ruang di mana pak presiden masih bisa berbuat banyak untuk menarik persoalan ini,” ujar Tama di Jakarta, Sabtu (7/9).

Baca: Teror Mistis di Keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah Kini, Paranormal Soroti Betrand Peto

Baca: Balas Melaney Ricardo, Elza Syarief Sindir Uang Soal Bela Nikita Mirzani di Acara Hotman Paris?

Baca: Foto Pernikahan Buat Reino Barack Kesal Sampai Panggil Syahrini Sebelum Naik Jet Pribadi

“Artinya ,sebetulnya presiden bisa secara mudah tidak menyetujui pembahasan ini,” imbuh Tama.

Dia menyebut sejumlah perubahan pasal dalam UU KPK justru dapat melemahkan lembaga antirasuah tersebut.

Di sisi lain, Tama menilai tak ada yang perlu diperbaiki dari kinerja lembaga superbody tersebut.

Apalagi, UU KPK dinilai masih efektif.

“Upaya-upaya untuk melakukan pengujian terhadap UU KPK juga sudah dilakukan lewat jalur konstitusi di Mahkamah Konstitusi,” kata Tama.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved