Berita Tapin

Masyarakat Miskin di Kabupaten Tapin Dapat Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Kalsel Berupa Ini

Aula Kantor Kecamatan Tapin Utara, di Jalan SPG, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan

Masyarakat Miskin di Kabupaten Tapin Dapat Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Kalsel Berupa Ini
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Pengacara Negara dari Kejaksaan Tinggi Kalsel saat memberikan sosialiasi pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Aula Kantor Kecamatan Tapin Utara. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Aula Kantor Kecamatan Tapin Utara, di Jalan SPG, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dipenuhi warga.

Warga yang memenuhi aula itu merupakan utusan dari Pemerintahan Desa se Kecamatan Tapin Utara.

Mereka sengaja diundang untuk menyimak sosialisasi pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Pemerintah Provinsi Kalsel membantu dana bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kalsel sebesar Rp 5 juta dan bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang berdomisili di Kota Banjarbaru.

Camat Tapin Utara, Luthfi mengatakan sosialisasi pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kecamatan Tapin Utara sangat diharapkan warganya.

Baca: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2019 Putaran Kedua Pekan 18 : Persipura vs Persija, PSM & Persib Main

Baca: VIRAL Video Pengendara di Banjarmasin Kesurupan Jurus Silat saat Ditilang, Polisi: Tetap Ditilang

Baca: Pamer Tubuh Terbelah Demian Aditya Setelah Buat Dewi Perssik dan Andhika Pratama Panik

Menurutnya, sosialisasi pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin itu paling tidak akan menambah wawasan hukum bagi masyarakat di Kecamatan Tapin Utara.

Menariknya, dalam sosialisasi itu ada narasumber dari Kejaksaan Tinggi Kalsel yang mengaku sebagai pengacara negara.

Ia menjelaskan tentang tugas dan fungsi jaksa dan keberasaan institusi kejaksaan yang tidak familiar dibanding penegak hukum lainnya.

Sosialiasi pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin itu dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Masyraniansyah.

Sebelum membacakan sambutan Bupati Tapin HM Arifin Arpan, Masyraniansyah meminta agar peserta sosialisasi proaktif bertanya.

Terutama sekali warga harus mengetahui bagaimana cara berkonsultasi, apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan hukum.

"Kalau warga mengetahui hukum, minimal dengan bantuan hukum tuntutan pidana lebih ringan," katanya.

Pemerintah Kabupaten Tapin akan membentuk peraturan daerah serupa agar memudahkan masyarakat miskin di Kabupaten Tapin mendapatkan bantuan hukum. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved