Berita Banjarmasin

Datangi Ditreskrimsus, Puar Berikan Klarifikasi Soal Pelaporannya Terhadap Ijazah H Rusli

Mantan anggota DPRD Kalsel H Puar Junaidi S.Sos mendatangi Subdit II PPU Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan

Datangi Ditreskrimsus, Puar Berikan Klarifikasi Soal Pelaporannya Terhadap Ijazah H Rusli
banjarmasinpost.co.id/irfani rahman
Puar Junaidi usai berikan klarifikasi di Ditreskrimsus Polda Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Mantan anggota DPRD Kalsel H Puar Junaidi S.Sos mendatangi Subdit II PPU Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan , Selasa (10/9/2019).

Kedatangan Puar ini berkaitan dengan pelaporan yang dilakukannya terhadapi ijasah mantan Ketua DPRD Kabupoaten Banjar yang saat ini menjabat anggota DPRD Kalsel yakni HM Rusli beberapa waktu lalu.

Saat ditemui wartawan di Ditreskrimus Polda Kalsel di Komplek Bina Brata di Jalan A Yani Km4 usai dimintai keterangan penyidik, Selasa (10/9/2019) siang, Puar mengungkapkan kedatangannya ke Ditreskrimsus terkait undangan klarifikasi dimana pihak aparat telah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana penerbitan Ijasah tidak sesuai dengan ketentuan atas terbitnya Ijasah strata 1 dan strata 2 atas nama HM Rusli.

Menurutnya dirinya sebagai pelapor hanya memberikan informasi yang sifatnya hanya delik aduan dan disamping itu untuk proses HM Rusli mendapatkan Ijasah Paket C yang berimbas untuk Srata 1 dan 2 milik yang bersangkutan.

Baca: Hari Pertama Usai Pelantikan Anggota Dewan Sibuk Matangkan Struktur Fraksi

Baca: Warisan Hotel Mewah Rafathar dari Ibu Nagita Slavina Mertua Raffi Ahmad, Rieta Amalia Beli 3,4 H

Baca: Pria ini Tiba-tiba Naik ke Kue Tart Raksasa Memetik Satu Nanas dan Melemparkan ke Warga

Baca: Simpan Pahe Sabu, Lelaki 22 Tahun Diamankan Satresnarkoba Polres Kapuas

Diungkapkan Puar, setelah saya meminta klarifikasi dengan Kementrian Riset dan Tehnologi Bidang Pendidikan Tinggi, dimana ia dapat informasi bahwa HM Rusli itu terdaftar untuk berkuliah di STIA Banua sejak tahun 2004- 2006.
Seementara HM Rusli itu berdasarkan keterangan yang ada di Kemenristek pindahan dari Universiras lain yakni Universitas Terbuka (UT).

"lalu yang jadi pertanyaan agar ini dilakukan penyelidikan pihak Aparat untuk HM Rusli masuk UT itu menggunakan ijasah apa? Kalau memang sudah memiliki ijasah sarjana, buat apa mengejar paket C," ucapnya.

Begitu juga terkait pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Banjar pada tahun 2004, dimana ijasah paket HM Rusli , lebih dulu pemilu dari pada memilki paket C dan kalau memang itu dia memenuhi persyaratan untuk menjadi Caleg karena dalam UU itu minimal ijasah SMA, tetapi untuk apa lagi yang bersangkutan mengejar paket C.

Menurutnya hal itu juga di pertanyakan kepada pihak Kepolisian untuk dapat di tindaklanjuti , bebernya. Apalagi yang sangat patal disini di mana paket C yang di miliki HM. Rusli itu di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar pada 28 Mei 2004, sehingga ini juga menjadi atensi pihak Kepolisian karena pada tahun 2004 itu merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi yang mengeluarkan ijasah paket C bukan kewenangan Kabupaten Kota.

Berdasarkan UU 23 tahun 2014 baru ada pembagian kewenangan di mana untuk pebdidikan non formal baik itu paket A, B dan C sudah kewenangan Kabupaten Kota, sehingga ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar patut dicurigai juga dan perlu ditindajlanjuti,tentu ini bukan persoalan HM Rusli saja tetapi sudah melebar kepada Kadisdik Kabupaten Banjar.

Pada kesempatan itu Puar mengatakan ia dimintai keterangan oleh Ipda Adi Saputra .Pada kesempatan ini Puar juga mempertanyakan ke pengacara HM Rusli bahwa katanya kasus ini sudah di SP 3 kan, tetapi kenyataannya proses ini terus berjalan dan sudah di ketahui oleh Mabes Polri.

Terpisah kuasa hukum HM Rusli, Fauzan Ramon SH MH yang dihubungi via HP , Selasa (10/9/2019) siang mengatakan pihaknya mengikuti prosedur hukum saja .Dan pemanggilan Puar oleh penyidik Ditreskrimsus soal klarifikasi mengenai pelaporan terhadap kliennya (HM Rusli) merupakan hal wajar.

"Namanya juga orang melapor wajar saja diminta klarifikasi, kalau tak terbukti kan bisa di SP3," ucap Fauzan mengatyakan untuk kliennya belum diklarifikasi penyidik.

Sebelumnya bebetapa waktu lalu laporan anggota DPRD Kalsel H Puar Junaidi S.Sos ke Direktorat Kriminal Umum Polda Kalsel tentang dugaan ijazah anggota DPRD Kabupaten Banjar HM Rusli 'bermasalah' ditanggapi kuasa hukum HM Rusli , Dr H Fauzan Ramon SH MH.

Baca: 2 Doa Buka Puasa Asyura 10 Muharram 1441 Hijriah, Selasa (10/9/2019) dalam Bahasa Arab dan Latin

Baca: Aduan Elza Syarief pada Ruben Onsu Tentang Melaney Ricardo yang Bela Nikita Mirzani

Baca: Pria ini Tak Berkutik setelah Kepergok Meletakkan Sabu di Lokasi Transaksi

Kepada wartawan, Selasa (6/8/2019) lalu , Fauzan mengatakan laporan tersebut tak berdasar hukum karena hal ini telah dua kali dilaporkan antara lain pada 2015 waktu itu Dirkriminal Umum dijabat Kombes Yustan Azidin.
Dan menurutnya hal itu telah selesai dan di SP3.

Apakah dengan adanya pelaporan baru kasus kliennya bisa dibuka kembai? Fauzan mengatakan yang jelas secara hukum jika laporan yang sama maka selesai.(Banjarmasinpost.co.id/irfani)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved