Berita HST

Penetapan Ketua DPRD Definitif Masih Tunggu Tanda Tangan Gubernur, Ini PR yang Masih Menunggu

Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum juga ditetapkan. Sebab, masih terganjal surat persetujuan gubernur kalsel

Penetapan Ketua DPRD Definitif Masih Tunggu Tanda Tangan Gubernur, Ini PR yang Masih Menunggu
banjarmasinpost.co.id/eka pertiwi
Ilustrasi-Sidang Paripurna di DPRD HST 

BANJARMASINPSOT.CO.ID, BARABAI -  Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum juga ditetapkan. Sebab, hingga kini masih terganjal tanda tangan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.

Akibatnya, penetapan pimpinan definitif yang rencananya akan digelar Rabu (11/9/2019) bakal ditunda sampai disetujui oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Rahmadi, membeberkan jika pihaknya masih menunggu surat dari gubernur. Jika surat disetujui maka akan digelar secepatnya.

"Kalau di Hulu Sungai Tengah sudah siap. Kalau hari ini ditandatangani besok dikirim. Kemungkinan Jumat nanti sudah digelar paripurna penetapan pimpinan definitf," bebernya.

Baca: Atasi Kebakaran Lahan Disaat Air Kering, Dandim Minta Maksimalkan Embung dan Irigasi

Baca: Cegah Human Traffiking, Pemkab HST Bentuk Gugus Tugas TPPO

Baca: RSUD Ratu Zalecha Kurang Dokter Spesialis, Pasien Terpaksa Dirujuk ke Banjarmasin

Baca: Rayakan 10 Muharam 1441 H, MAN 3 Banjarmasin Gelar Lomba Masak Bubur Asyura

Dibeberkannya, banyak pekerjaan rumah yang menunggu setelah penetapan pimpinan definitif nanti. Selain langsung membentuk alat kelengkapan dewan.

Pihaknya juga harus menetapkan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah. Apalagi, sebelum pimpinan DPRD definitif pihaknya tidak dapat membuat panitia khusus terkait pemilihan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah.

"Kalau definitif kami akan langsung membahas mengenai Wakil Bupati. Karena masalah waktu, namun kami yakin akhir bulan sudah ada nama yang keluar untuk mendampingi Bupati Hulu Sungai Tengah," bebernya.

Pimpinan sementara DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah baru sampai tahap konsultasi ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri mengenai mekanisme pemilihan Wakil Bupati.

Apalagi, dua nama calon Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah sisa masa jabatan 2016-2021 telah masuk pada 9 Agustus lalu.

Dua nama yang diusulkan tiga parpol pengusung dari PKS, Partai Gerindra dan PBB adalah Faqih Jarjani yang merupakan mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah dan Sekretaris PWNU Kalsel Berry N Furqon.

Selain persoalan pemilihan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah juga soal anggaran penyelenggaran pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah yang hingga saat ini belum ditetapkan. 

Baca: NEWSVIDEO : Kemeriahan Festival Nanas Mekarsari 2019, Warga Sampai Berebut

Baca: Miliki Sejarah Ekonomi Syariah yang Besar, Banjarmasin didapuk Menjadi Tuan Rumah Fesyar-KTI 2019

Baca: Kunjungi Rumah Noviyanti Korban Baku Tembak, Bupati Sukamta Minta Keluarga Tabah dan Ikhlas

Apalagi anggaran harus ditetapkan tertanggal 1 Oktober dan harus berbentuk Naskah Penandatanganan Hibah Daerah (NPHD).

Hal ini merupakan keputusan KPU pusat jika penandatanganan NPHD ini dijadwalkan paling lambat pada 1 Oktober 2019.

Anggaran ini rencananya bakal diperuntukan untuk pemilihan kepala daerah 2020 nanti. 

Meski demikian, NPHD belum bisa dilaksanakan. Mengingat alat kelengkapan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum definitif. (banjarmasinpost. co.id/Eka Pertiwi)

Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved