Berita Jakarta

La Ode Kesal KPK Diremehkan Disebut Seperti Orang Pulang Dugem Jalan Sempoyongan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarif kesal kinerja lembaga yang dipimpinnya diremehkan.

La Ode Kesal KPK Diremehkan Disebut Seperti Orang Pulang Dugem Jalan Sempoyongan
kompas.com
Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/6/2016). 

BANJARMASINPOST.CO.ID JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) La Ode M Syarif kesal kinerja lembaga yang dipimpinnya diremehkan.

“Saya agak kesal tadi ketika menonton fit and proper test. Salah satu calon kandidat mengatakan pencegahan KPK itu cuma pergi pasang-pasang poster di sini zona integritas. Pingin sekali saya ajari,” kata Laode, Rabu(11/9).

Calon Pimpinan (Capim) KPK, Nawawi Pomolango, saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, menyebutkan kinerja dari KPK tidak istimewa dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Nawawi mengaku geregetan terkait kinerja KPK saat ini. Sementara KPK sebagai lembaga independen memiliki kewenangan yang sangat besar. Kemudian ia menyinggung soal indeks persepsi korupsi yang dianggap tidak memuaskan.

Baca: Presiden Jokowi Setuju Resivi UU KPK, Jusuf Kalla : Pemerintah Hanya Menyetujui Beberapa Hal

Baca: Capim KPK Termiskin Lili Pintouli Siregar Koreksi Kekayaaan dari Rp 70 Juta Menjadi Rp 700 Juta

Nawawi pun mengibaratkan KPK saat ini seperti orang yang pulang dari kelab malam. “Ada rasa greget. Lembaga luar biasa tapi hasilnya biasa-biasa. Kinerja KPK itu seperti orang tengah malam pulang dari dugem, jalannya sempoyongan. Kiri kadang ke kanan, tidak pernah lurus,” ujarnya.

Terkait itu, Laode menegaskan, KPK telah melakukan banyak upaya pencegahan. Ia bahkan mengklaim kekayaan negara yang diselamatkan lewat upaya pencegahan pun lebih besar dari upaya penindakan.

Ia mencontohkan, KPK telah mendata semua izin pertambangan di seluruh Indonesia yang sebelumnya bahkan tidak terdata oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kita ketahui lebih 6.000 (tambang) itu ilegal. Mereka bayar pajak? Tidak. Berapa uang yang kita selamatkan dari itu? Ratusan triliun,” ujar Laode.

Laode melanjutkan, keberhasilan KPK lainnya adalah mengembalikan aset-aset PT Kereta Api Indonesia yang dahulu dikuasai oleh pihak ketiga.

“Termasuk yang di Medan yang sudah jadi mal. Kok itu enggak dianggap sebagai capaian pencegahan KPK?” kata Laode.

Baca: Sudah Ada PI, Saut Situmorang Sebut KPK Tak Perlu Dewan Pengawas, Bersama Pegawai Tutup Logo KPK

Baca: Ini Para Anggota DPR yang Mengusulkan Revisi UU KPK

Nawawi Pomolango juga menyebut Wadah Pimpinan (WP) KPK sebagai masalah internal di komisi antirasuah tersebut.

“Kenapa? Karena WP sudah di luar kebijakan aparatur sipil negara (ASN),” ungkap Nawawi.

WP KPK dinilai kerap bertolak belakang dengan keinginan pemerintah dan legislatif seperti aksi penolakan terhadap RUU KPK yang dilakukan beberapa waktu lalu.(Tribun Network/fik/zal/wly)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved