Berita HST

Sidang Perdana Kasus Pencabulan di Limpasu, Jaksa Pastikan Barang Bukti Cukup Jerat Tersangka

Kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh Oknum Pemimpin Pondok Pesantren di Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu disidangkan perdana

Sidang Perdana Kasus Pencabulan di Limpasu, Jaksa Pastikan Barang Bukti Cukup Jerat Tersangka
Eka Pertiwi
Sidang perdana kasus pencabulan di Limpasu digelar perdana di Pengadilan Negeri Barabai 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI – Kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh Oknum Pemimpin Pondok Pesantren di Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah disidangkan pada Kamis (12/9/2019).

Sidang kasus pencabulan dengan nomor perkara 109/Pidsus/2019 PN BRB tersebut digelar tertutup. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan kepada Junaidi sebagai tersangka digelar selama 30 menit.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus ini yakni Bayu Teguh Setiawan sedangkan persidangan digelar dengan hakim ketua Ziyad.

Sidang ini merupakan sidang pertama kasus pencabulan sembilan santri yang dilakukan oleh Junaidi sekalu Pemimpin Pondok Pesantren di Limpasu.

Baca: Aurel Hermansyah & Febby Rastanty Dampingi Verrell Bramasta Saat Ultah, Kemana Natasha Wilona?

Baca: Belasan Peserta Didik MTsN 1 Kapuas Terima Bantuan dari Kepsek Tepat di 10 Muharram 1441 Hijriyah

Baca: Diduga Asyik Nyabu, Dua Warga Banjar Ditangkap di Kapuas

Baca: NEWSVIDEO : Perempuan Korban Laka Lantas Di Desa Tebing Rimbah Dikenali Sebagai Warga Batola

Korban pencabulan Junaidi, yakni TA (9), KA (12),SA (15),S (18), R (19),N (14),MS (15),R (21), dan SM (19).

Juru Bicara Pengadilan Negeri Barabai, Ziyad, mengatakan jika tersangka  yang juga didampingi penasehat hukum menerima dakwaan yang dibacakan oleh JPU.

“Karena menerima seharusnya sidang dilanjutkan pemanggilan para saksi. Namun karena saksi tidak ada yang berhadir. Maka sidang ditunda hingga Kamis depan,” bebernya.

Sidang pemanggilan saksi pada pekan depan, hanya memanggil empat hingga lima saksi.

“Pemanggilan secara bertahap. Kalau hari ini keluarga korban, atau korban tidak ada yang hadir,” bebernya.

Sedangkan tuntutan JPU yakni primair, Pasal 81 Ayat (3) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Halaman
12
Penulis: Eka Pertiwi
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved