Berita Banjarmasin

DPRD Kalsel Godok Tatib Dewan Masa Jabatan 2019-2024, Tak Hadir Paripurna Wajib Serahkan ini

Tak berbeda jauh dibanding pada masa jabatan Anggota DPRD Kalsel periode sebelumnya, Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2019

DPRD Kalsel Godok Tatib Dewan Masa Jabatan 2019-2024, Tak Hadir Paripurna Wajib Serahkan ini
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Suasana Paripurna DPRD Kalsel menggunakan seragam dinas adat Banjar 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tak berbeda jauh dibanding pada masa jabatan Anggota DPRD Kalsel periode sebelumnya, Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2019 Masa Jabatan 2019-2024 kembali diwarnai pemandangan kursi-kursi kosong.

Dari total 55 Kursi Anggota Dewan, hanya 42 diantaranya terisi pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel yang dilaksanakan Kamis (12/9/2019).

Terkait hal ini, Ketua Sementara sekaligus Calon Ketua Definitif DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK nyatakan akan evaluasi Tata Tertib Dewan masa jabatan 2019-2024.

Dijelaskan H Supian HK, pihaknya bersama Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalsel saat ini dalam tahap menggodok Tata Tertib Dewan.

Salah satu hal yang dibahas yaitu aturan terkait kehadiran Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna.

Baca: Saling Beri Kode Luna Maya dan Faisal Nasimuddin, Mantan Reino Barack Tuliskan I Love You

Baca: Drama Syahrini dan Reino Barack Saat Tangan Kakak Aisyahrani Tertusuk Serpihan Kayu

Baca: Perang Nikita Mirzani dan Farhat Abbas Berlanjut di Eropa, Hotman Paris Sindir Sahabat Elza Syarief

Baca: Bunuh Diri Penyebab Utama Kematian Kedua untuk Remaja, Terbanyak di Negara seperti ini

Ada beberapa masukan dan usulan yang menjadi pertimbangan untuk masuk dalam Tata Tertib Dewan masa jabatan 2019-2024 nantinya, diantaranya kewajiban adanya pemberitahuan tertulis dari setiap Anggota Dewan yang mangkir Rapat Paripurna.

"Harus ada alasan yang jelas dan tertulis disampaikan oleh Fraksi yang anggotanya tidak hadir kepada Pimpinan Rapat," kata H Supian HK.

Pasalnya menurut Politisi Partai Golkar ini, Rapat Paripurna tentu sudah menjadi kegiatan yang teragenda, sehingga kehadiran lengkap Anggota Dewan tentu diharapkan.

Ia berharap nantinya jika Tata Tertib Dewan disetujui, ada komitmen dari masing-masing Ketua Fraksi untuk mengingatkan tanggung jawab masing-masing anggotanya.

Jika ada Anggota Dewan melulu tak hadir di Rapat Paripurna, maka Badan Kehormatan (BK) berpegangan pada Tata Tertib Dewan bertanggung jawab memberikan pemberitahuan kepada masing-masing fraksi terkait perilaku Anggota Dewan yang tak tertib.

Bahkan sesuai aturan, jika Anggota Dewan enam kali berturut-turut absen pada Rapat Paripurna tanpa alasan kuat bisa saja direkomendasikan untuk di PAW-kan didahului peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Walau demikian, H Supian HK nyatakan walau usulan-usulan Tata Tertib akan lebih tegas, namun akan tetap ada kebijaksanaan bagi Anggota Dewan yang benar-benar tak dapat hadir karena alasan penting, misalnya sakit, acara keluarga yang tak dapat ditinggalkan atau keadaan darurat.

Jika berkaca pada masa jabatan Dewan Kalsel sebelumnya, ketidakhadiran banyak Anggota Dewan seperti menjadi hal yang rutin terjadi.

Apalagi di Tahun terakhir masa jabatan Anggota Dewan masa jabatan 2014-2019, tak jarang Rapat Paripurna dimulai dengan jumlah kehadiran yang hanya sebatas kuorum.

Bahkan sering pula jumlah Anggota Dewan yang hadir berkurang sedikit demi sedikit seiring berjalannya Rapat Paripurna. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved