Opini

Pemerintah dan Rakyat Tak Berwajah

Presiden Joko Widodo justru menggulirkan beraneka kebijakan kontroversial, seperti: menaikkan iuran BPJS Kesehatan, mencabut subsidi listrik

Pemerintah dan Rakyat Tak Berwajah
Kompas.com/ Luthfia Ayu Azanella
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

Merujuk filsafat etika Emmanuel Levinas, seorang pribadi ketika berhadapan dengan pihak liyan haruslah berperilaku seakan-akan ia menatap Wajah yang meniscayakan dirinya tunduk dan mengabdi pada Wajah tersebut (Lihat K. Bertens, Fenomenologi Eksistensial, Gramedia, 1986).

Oleh karena itu, ketika Presiden terlalu sering menatap elit oligarkis yang memiliki kepentingan menjalankan mekanisasi pertahanan aset kekayaan, maka Wajah rakyat di saat yang sama menjadi pudar sehingga kepentingan rakyat pun termarginalkan. Rakyat menjadi anonim, sehingga rakyat tidak lagi dianggap sebagai persona atau sosok yang patut diperhatikan.

Rakyat sebagai masyarakat sipil pun dalam tataran filosofis sulit menampilkan wajah-nya sebagai persona liyan kepada presiden mengingat dalam tataran sosiologi rakyat kian tak berdaya apabila berhadapan vis-à-vis (frontal) dengan penguasa.

Mengapa demikian? Sebab, mekanisme saling memeriksa dan menyeimbangkan (checks and balances) seolah-olah terjadi antara pilar-pilar demokrasi, tapi secara hasil ternyata tidak banyak membawa manfaat bagi rakyat.

Kita sedang melihat lemahnya relasi antara pusat kekuasaan dan masyarakat sipil (civil society). Sedikit sekali kekuatan alternatif yang berusaha membangun hubungan langsung antara negara dan rakyat.

Di tengah lowongnya kekuatan kewargaan alternatif itu, merujuk Olle Tornquist, hubungan antara negara dan rakyat akhirnya terjadi lewat mediasi kelompok-kelompok yang amat berkaitan dengan pasar dan kekuatan komunal. (Usman Hamid & AE Priyono, “Indonesia pasca-Reformasi” dalam Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah perdebatan, PUSAD Paramadina, 2012, hlm. 88).

Terciptalah kemudian segitiga aliansi kokoh antara negara, kekuatan komunal (SARA), dan pasar. Ini menjadi kombinasi mengerikan yang terlihat dalam menguatnya penggunaan isu identitas di politik, bermainnya modal dalam segala kontestasi politik, dan kian perkasanya negara dalam berhadapan dengan rakyat.

Rakyat hanya menjadi jargon pemanis untuk melegitimasi kekuasaan dan segera ditinggalkan ketika legitimasi itu sudah diraih. Kembali, rakyat menjadi sosok anonim tanpa wajah yang dengan mudah ditinggalkan rezim pemerintah tanpa banyak rasa bersalah.

Baca: Begini Hasil Observasi Sparta Anjing Bima Aryo Pasca Menerkam ART hingga Tewas

Baca: Sepele Hanya Karena ini, Putra Elvy Sukaesih Bawa Samurai dan Lempar Kaca Pedagang Kelontong

Baca: Lapor Polisi Saat Foto Tanpa Busananya Viral, Terkuak Cewek Asal Ngawi Ini Dijanjikan Gaji Rp4 Juta

Karena itu, presiden sebagai etalase terdepan pemerintah yang punya tugas konstitusional untuk mensejahterakan rakyat seyogianya mampu menyalurkan kondisi tanpa beban elektabilitas masa depannya menjadi energi yang mampu mendobrak segala hambatan dalam upaya memperhatikan kepentingan rakyat.

Tanpa itu, Presiden sejatinya sedang menafikan makna eksistensial rakyat, sehingga rezim pemerintahnya di masa depan boleh jadi akan gagal menorehkan warisan (legacy) positif di masa mendatang. Semoga itu tidak terjadi! (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved