Saksi Bisa Terbentuknya Kabupaten Tapin

Lahan Gedung Bank Kalsel Saksi Bisu Cikal Bakal Terbentuknya Panitia Penuntut Kabupaten Tapin

Musyawarah warga itu untuk membentuk kepanitiaan yang akan menuntut berdirinya kabupaten Tapin lepas dari induknya Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS)

Lahan Gedung Bank Kalsel Saksi Bisu Cikal Bakal Terbentuknya Panitia Penuntut Kabupaten Tapin
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Inilah Gedung Bank Kalsel yang dulunya Balai Rakyat Rantau saksi bisu pertemuan penuntut Kabupaten Tapin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Lahan yang kini berdiri bangunan gedung megah Bank Kalsel Cabang Rantau di Jalan Pelita Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara adalah saksi bisu tempat musyawarah besar warga Tapin.

Musyawarah warga itu untuk membentuk kepanitiaan yang akan menuntut berdirinya kabupaten Tapin lepas dari induknya Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada 1958 silam.

"Dahulunya lahan yang berdiri bangunan gedung Bank Kalsel adalah Balai Rakyat Rantau.
Setelah beberapa waktu berjalan, pada tahun 1958 digelar musyawarah warga Tapin di Balai Rakyat Rantau (sekarang Bank BPD Rantau)," kata Ibnu Masud, Budayawan Kabupaten Tapin kepada reporter Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (14/9/2019).

Hasil musyawarah itu diantara keputusannya, membentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin.

Baca: Anang Acil Syofyan, Tokoh Penuntut Kabupaten Tapin Diabadikan Menjadi Nama Jalan

Baca: Lakukan Komunikasi Sosial, Penuntut Kabupaten Tapin Didukung Tokoh Warga Margasari dan Tambarangan

Baca: Cerita Terbentuknnya Kabupaten Tapin, Awalnya Hanya Tiga Wilayah Kecamatan

Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin itu secara maraton menggelar pertemuan hingga menghasilkan keputusan melaksanakan musyawarah besar dari beberapa tokoh masyarakat di tiga wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Tapin Hilir.

Hasil musyawarah besar atau Mubes menyepakati membubarkan Badan Musyawarah Penuntut Kabupaten Tapin, kemudian membentuk organisasi baru dengan nama Badan Penuntut Kabupaten Tapin.

Keputusan berikutnya, segera menyampaikan kebulatan pendapat agar kewedanan Tapin dapat dijadikan daerah otonomi tingkat II Tapin.

Kebulatan pendapat dari Badan Penuntut Kabupaten Tapin itu berupa permohonan yang disampaikan kepada Presiden/Perdana Menteri RI, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta, Ketua dan anggota DPRD-GR HSS di Kandangan.

Dengan tembusan Gubernur Tingkat I Kalsel di Banjarmasin, Panglima Kodam X/Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Bupati Tingkat II HSS di Kandangan, Wedana Tapin di Rantau, anggota DPRD-GR Provinsi Kalsel di Banjarmasin, anggota DPR-GR asal Kalsel di Jakarta, wartawan media cetak dan radio untuk dipublikasikan. (banjarmasinpost.co.id/ mukhtar wahid)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved