Bumi Selidah

Terapkan TPP, Jabatan Pelaksana Dimatangkan

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) merencanakan memberlakukan TPP sejak 1 Oktober 2019.

Terapkan TPP, Jabatan Pelaksana Dimatangkan
istimewa
Workshop Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Penerapan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tinggal menghitung hari.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) merencanakan memberlakukan TPP sejak 1 Oktober 2019.

Terkait itu, Bagian Organisasi Setda Batola menggelar Workshop Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Pendopo Bahalap Kantor Bupati Batola ini diikuti 53 SKPD terdiri 30 SKPD dari kabupaten, 17 kecamatan, dan 6 kelurahan, Kamis (12/09/2019).

Para peserta yang berasal dari kasubag umum dan kepegawaian ini mendapatkan materi bimbingan dan praktik penyusunan Anjab dan APK dari Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Provinsi Kalsel, Mashudi.

“Tujuan kita melaksanakan kegiatan ini selain memberikan bimbingan penyusunan Anjab dan ABK juga dalam upaya menyinkronkan dan penyesuaian nama jabatan pelaksana dengan Permen-PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah,” tutur Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setda Batola, H Ibadurrahman.

Lelaki yang akrap disapa H Ibad ini mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah melaksanakan workshop kompetensi untuk sinkronisasi penyesuaian nama jabatan sesuai Permen-PAN dan RB Nomor 41 Tahun 2018 dan hasilnya sudah disampaikan Pj Sekda H Abdul Manaf ke Kemen-PAN dan RB melalui Deputi SDM.

“Karena ini sudah hampir 100 persen disetujui Kemen-PAN dan RB maka penyusunan Anjab dan ABK yang kita laksanakan ini akan menjadi dasar untuk peruntutan ke e-Kinerja yang merupakan dasar perhitungan pencapaian kinerja dalam TPP nantinya,” ucap Kabag Organisasi Setda Batola ini.

Ia juga menyebutkan, setelah workshop ini dilaksanakan, langkah selanjutnya peruntutan nama jabatan pelaksana beserta uraian tugas yang baru yang sudah harus selesai di-entry di e-kinerja di akhir September 2019 agar pada 1 Oktober saat penerapan TPP tidak ada permasalahan. (aol/*)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved