Berita Tanahbumbu

ASDP Batulicin Kembali Tunda Operasional KMP Bamega Jaya, Warga Bakal Bawa ke Rapat Dewan

Penundaan operasional KMP Bamega Jaya, kapal feri penyeberangan Sebuku-Teluk Gosong, Kotabaru oleh PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)

ASDP Batulicin Kembali Tunda Operasional KMP Bamega Jaya, Warga Bakal Bawa ke Rapat Dewan
Istimewa
Mantan Kades Sungaibali, Kecamatan Pulau Sebuku, Said AR. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Penundaan operasional KMP Bamega Jaya, kapal feri penyeberangan Sebuku-Teluk Gosong, Kotabaru oleh PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Batulicin bakal berbuntut panjang.

Penundaan operasional feri pemerintah dikelola PT ASDP selaku pihak operator rute layanan wilayah tersebut, imbas dari revisi draf tarif angkutan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru. Padahal sebelumnya rencana ketetapan tarif sudah disepakati, namun belum dikeluarkan Surat Keputusan (SK) ketetapan.

Akibatnya masyarakat yang menggantungkan kegiatan dari operasional feri milik pemerintah tersebut menjadi terbengkalai. Sementara sudah sebulan ini feri dikelola pihak swasta disetop pengoperasiannya.

Menyoal kondisi itu, masyarakat berencana membawa permasalahan ke anggota DPRD Kabupaten Kotabaru. Menghendaki agar operasional KMP Bamega Jaya segeranya beroperasi melayani masyarakat khususnya di Kecamatan Pulau Sebuku.

Baca: Pagi-pagi Polwan Cantik Ini Razia Kendaraan di Depan Polsek Martapura Kota, Ini yang Jadi Sasarannya

Baca: HEBOH! VIDEO Pelanggar Lalu Lintas Ini Bakar Motornya Sendiri, Gara-gara Ditilang Polisi Lalu Lintas

Baca: Kiat Khusus Roger Danuarta dan Cut Meyriska Bisa Senasib Irish Bella-Ammar Zoni & Syahnaz-Jeje

Mantan Kepala Desa Sungai Bali, Kecamatan Pulau Sebuku A Said AR kepada banjarmasinpost.co.id, mengatakan belum beroperasinya KMP Bamega Jaya membuat perekonomian masyatakat menjadi lumpuh.

Menurut Said kepada banjarmasinpost.co.id, melalui telepon genggamnya lumpuhnya perekonomian masyarakat juga kepada penghasilan.

Seperti harga karet sebelumnya Rp 5.000 sampai Rp 6.000, sekarang hanya Rp 2.000 perkilogram. Selama disetopnya operasi feri milik swasta dan tidak kunjung beroperasinya feri pemerintah KMP Bamega Jaya.

"Karena operasi pengumpul besar menggunakan kapal angkutan (bukan feri)," katanya.

Said mengakui, belum beroperasinya KMP Bamega Jaya lantaran tarik ulur ketetapan tarif angkutan antara PT ASDP dengan Pemkab Kotabaru.

"Sebenarnya saya rasa tarif yang ditentukan ASPD masih wajar saja. Tidak jauh beda dengan tarif feri dikelola swasta," ujarnya.

Apalagi, tambah Said, tarif yang akan diberlakukan pihak ASDP sudah termasuk asuransi jasa raharja. "Dan, pasti juga ada untuk pemasukan ke daerah (Kotabaru) bila feri pemerintah beroperasi," jelasnya.

Sebelumnya Manager Usaha PT ASDP Batulicin Arif Budiman dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, kepada banjarmasinpost.co.id, membenarkan adanya revisi ketentuan tarif oleh Pemkab Kotabaru melalui Dinas Perhubungan.

Arif menilai rancangan ketentuan tarif oleh Pemkab Kotabaru dirivisi sepihak, karena dilakukan tidak melibatkan pihak ASDP selaku operator.

"Revisinya sepihak. Harusnya kan duduk bersama," jelas Arif kepada banjarmasinpost.co.id, Minggu (15/9/2019).

Padahal tambah Arif, jika pemerintah daerah (Kotabaru) mengeluarkan SK tentang ketentuan tarif yang mengacu pada ketentuan awal. Dipastikan feri penyeberangan Sebuku-Teluk Gosong akan segera dioperasikan.

"Jadi ibaratkan lomba lari. Sudah mau capai titik finish kembali lagi. Jadi kembali dari nol lagi. Draf revisi sudah disampaikan ke kami, sudah dikirimkan ke pusat," beber Arif.

Dengan ketentuan tarif awal akan diterapkan, sebenarnya warga dan kepala desa tidak mempersoalkan. Selain dianggap masih terjangkau, warga menghendaki pengoperasian secepatnya karena mereka ingin segera diberikan pelayanan.

"Ada pernah warga dan kepala desa menemui saya," ucap Arif.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru Adi Soetomo dikonfirmasi melalui telepon genggamnya tidak menepis, ada revisi tarif angkutan diajukan PT ASDP oleh Pemkab Kotabaru.

"Benar ada revisi. Saat ini sudah dibagian hukum," jelas Adi Soetomo kepada banjarmasinpost.co.id.

Alasan melakukan revisi, Pemkab Kotabaru menghendaki tarif diajukan tidak lebih mahal dari tarif angkutan feri sebelumnya dikelola swasta.

"Pak Bupati menghendaki tarifnya sama atau mungkin di bawah dari feri milik swasta," katanya. Namun, ia belum bisa merincikan berapa tarif diinginkan dengan tarif dari draf diajukan ASDP sebelum ada revisi.

"Soal itu belum tahu, aku masih pelajari," tandas Adi Soetomo kepada banjarmasinpost.co.id.

(BANJARMASINPOST.co.id/helriansyah)

Penulis: Herliansyah
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved