Berita Banjarbaru

Kabut Asap Makin Parah, Anggota DPR Bambang Haryo Soroti Penanganan Karhutla di Pemerintahan Jokowi

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkap titik Karhutla sudah meluas ke 30 provinsi yang ada di Indonesia.

Kabut Asap Makin Parah, Anggota DPR Bambang Haryo Soroti Penanganan Karhutla di Pemerintahan Jokowi
istimewa
Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) sebut titik Karhutla sudah meluas ke 30 provinsi yang ada di Indonesia. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda berbagai daerah di Indonesia masih berlanjut. Kondisi serupa juga terjadi di Kalsel yang membuat kualitas udara pun kian memburuk.

Akibat dari kabut asap Karhutla tersebut, puluhan ribu warga Pekanbaru Riau terjangkit sejumlah penyakit seperti sesak nafas sampai dengan demam.

Kondisi ini menjadi  sorotan tajam dari DPR-RI kepada pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi terkait penanggulangan Karhutla.

Menurut Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) titik Karhutla sudah meluas ke 30 provinsi yang ada di Indonesia.

"Yang paling parah mengalami Karhutla adalah Kalimantan dan Sumatera, ditambah saat ini Pekanbaru Riau. Sudah puluhan ribu masyarakat kena ISPA akibat Karhutla di Riau maupun di Kqlimnatan," tandasnya.

Baca: Berikan Penghasilan Tambahan, Penyanyi yang Kerap Bawakan lagu Mandarin Ini Kini Rajin Ngevlog

Baca: Cuplikan Gol & Hasil Akhir Timnas U-16 Indonesia Vs Filipina di Kualifikasi Piala Asia, Skor 4-0

Baca: Prospek Investasi Properti di Banjarbaru, 200 Hektare Lahan Dijadikan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Baca: Tim Gabungan Dibantu Helikopter Water Boombing Jinakkan Api di Batas MH2T Perkantoran Gubernur

Dia amat disayangkan Pemerintah pusat seakan tidak hadir. Padahal sudah jelas, Pemerintah pusat yang di dalamnya mencakup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lah yang bertanggungjawab atas semua ini," kata Bambang Haryo Soekartono

Disorotinya, Pak Presiden Jokowi pun sudah berjanji dalam waktu 2018-2019 itu tidak akan ada lagi yang namanya kebakaran, tapi ternyata itu omong kosong.

Kebakaran lebih meluas dan dampak nya lebih parah, sampai-sampai puluhan ribu orang kena ISPA dan bahkan sampai ada yang meninggal," tambahnya.

Menurut Bambang, sudah berlarut-larut dan Pemerintah lambat dalam penanganannya. Bahkan Pemerintah terkesan melakukan pembiaran, karena terlihat tidak serius menangani Karhutla tersebut.

"Seharusnya Presiden segera menyatakan sebagai tanggap darurat atau bencana nasional karena sudah demikian banyak korban. Dan saya harap Presiden tegas memberikan sanksi terhadap aparat-aparat Negara yang bertanggungjawab atas Karhutla ini. Terutama KLHK, karena KLHK bertanggungjawab atas pemeliharaan hutan," tandas Politikus Gerindra ini.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved