Tajuk

Menjaga Pijar Lilin KPK

Mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Taufiequrachman Ruki pernah mengatakan lembaga antirasuah itu ibarat pijar atau api lilin

Menjaga Pijar Lilin KPK
TRIBUN/DANY PERMANA
Taufiequrachman Ruki (tengah) 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mantan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Taufiequrachman Ruki pernah mengatakan lembaga antirasuah itu ibarat pijar atau api lilin yang menerangi jalan bangsa memberantas korupsi.

Ya, lilin. Tentu kita bertanya, mengapa Ruki mengibaratkan KPK sekadar lilin. Bukan obor apalagi lampu neon yang pijarnya lebih terang. Jika dicermati, pemaknaan itu ada benarnya.

Pertama, “kegelapan” terjadi di negara ini karena terus marak dan masifnya aksi korupsi. Terjadi di segala lini dan dilakukan pelbagai kalangan. Kedua, dalam kondisi seperti itu tentu pijar KPK tidaklah bisa seterang obor atau lampu neon. Akan tetapi, di tengah pekatnya kegelapan, sekecil apapun terang yang ada akan sangat melegakan.

Itulah yang hingga kini masih dialami KPK harus menghadapi pelbagai upaya pelemahan. Tak hanya dari eksternal, ditengarai upaya-upaya itu berasal pula dari kalangan internal KPK sendiri.

Kita menyadari, perjuangan melawan korupsi itu masih jauh dari titik akhir. Sejak KPK berdiri belasan tahun lalu, masih belum ada tanda-tanda korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) segera berakhir di semua lini kehidupan.

Tidak heran ada yang menganggap KPK tak perlu berlanjut karena korupsi tidak pula berhenti. Anggapan ini sangatlah keliru karena sebaliknya, kita tidak bisa bayangkan situasinya apabila tidak ada KPK. Negara ini bisa makin “gelap gulita” oleh pesta pora penyelewengan uang negara.

Kerap muncul pula tuduhan KPK tebang pilih dalam menegakkan hukum. Dianggap mengistimewakan golongan atau partai politik tertentu dan menganakemaskan penguasa. Faktanya, sosok yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) atau diajukan ke “meja hijau” oleh KPK berasal dari beragam latar belakang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Terkini, ada dua problem mutakhir menyangkut institusi yang selalu disebut sebagai lembaga superbodi ini. Revisi UU KPK dan integritas pimpinan yang baru terpilih di DPR. Keduanya bak bola panas yang terus menggelinding dan membakar sehingga masyarakat terbelah menyikapinya.

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyetujui revisi secara terbatas terhadap UU KPK juga kian memantik polemik. Di sisi lain, pimpinan KPK menyatakan mengembalikan mandat kepada presiden sebagai bentuk kekecewaan sekaligus perlawanan mereka.

Haruslah diakui, KPK masih memiliki banyak kelemahan. Harapannya, upaya perbaikan terhadap lembaga itu tidaklah justru berujung pada pelemahan. Jangan sampai, niat baik untuk memperbaiki, ditunggangi atau dibelokkan oleh pihak, kelompok atau koruptor yang memiliki rasa kebencian terhadap KPK.

Presiden Jokowi bersama para tokoh yang benar-benar memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi harus segera bergandeng tangan mengakhiri kekisruhan ini. Kekisruhan yang tak hanya mengancam keberlangsungan komitmen memerangi korupsi, tetapi juga masa pemerintahan kedua Jokowi.

Akanlah sangat tragis bila KPK yang dibentuk pemerintah sebagai samurai andalan pemotong gurita korupsi, perlahan mati oleh pelbagai serangan yang “dibiarkan” pemerintah. Semoga pijar kecil KPK tidak makin meredup lalu mati. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved