Berita Banjarbaru

Tolak Pelemahan Kewenangan KPK, Ini 5 Pernyataan Sikap DPD GMNI Kalsel

Pelemahan tugas dan kewenangan KPK terus jadi sorotan. DPD GMNI Kalsel pun menyampaikan 5 pernyataan sikap

Tolak Pelemahan Kewenangan KPK, Ini 5 Pernyataan Sikap DPD GMNI Kalsel
istimewa
DPD GMNI Kalsel, Risho Ary Azhari 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pergulatan pro kontra soal revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus jadi sorotan.

DPR diujung akhir masa periodenya kembali melanjutkan pembahasan revisi UU lembaga yang sudah berumur 17 tahun ini.

Revisi ini tertunda sejak tahun 2017 dan kembali dibahas walaupun agenda ini tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019.

Hal ini juga memantik respon mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalsel.

Menurut Ketua DPD Ridho Ary Azhari, Senin (16/9/2019) , bahwa pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Indonesia yang menempati urutan ke 89 dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Lembaga Tranperency International dalam kajiannya pada tahun 2018 memberikan gambaran betapa panjangnya lagi langkah langkah untuk menuntaskan permasalahan korupsi ini.

Baca: Detik-detik Dua Pria Terbakar saat Keluarkan Isi LPG 3 Kg Berisi Air, Vidoenya Viral, Ini Faktanya

Baca: Detik-detik Dua Pria Terbakar saat Keluarkan Isi LPG 3 Kg Berisi Air, Vidoenya Viral, Ini Faktanya

Baca: Ramai Diusir Raffi Ahmad, Video Viral Merk Kopi Lucinta Luna Serupai Nama Burung Pria Jadi Sorotan

Baca: Tindakan Ruben Onsu Seusai Masa Lalu Betrand Peto Diungkit, Suami Sarwendah Tulis Soal Dampak Buruk

Sewajarnyalah sudah publik berharap banyak kepada Lembaga anrirasuah KPK ini dalam hal penanganan korupsi.

Seiring akan hal itu, memang sangat diperlukan penguatan kedudukan KPK agar dapat bekerja secara optimal dan efektif serta efisien untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi.

Menurut Ridho, langkah konkrit dalam hal penguatan KPK dimulai dengan kedudukannya yang dicantumkan ke dalam konstitusi agar menjadi Lembaga Negara yang permanen dan sejajar dengan Lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan BPK.

Selanjutnya perlu penyempurnaan aturan dasar UU KPK agar sesuai dengan amanat UUD N RI yang telah diamandemen tersebut dan realitas proses

Tetapi, sambung Ridho, draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang bergulir saat ini sangat terlihat untuk melakukan pelemahan terhadap KPK.

Halaman
123
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved