PT Adaro Indonesia

Ayo Bersama Perangi Stunting

Apa yang seharusnya menjadi tindakan kita jika kita mengetahui bahwa di Indonesia sebanyak 30,8% anak di bawah usia 2 tahun terindikasi stunting.

Ayo Bersama Perangi Stunting
Foto PT Adaro Indonesia
Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Agustus 2019 di Aula Kantor Bappeda Kab Bartim, Kalteng 

BANJARMASINPOST.CO.ID, TAMIANGLAYANG - Apa yang seharusnya menjadi tindakan kita jika kita mengetahui bahwa di Indonesia sebanyak 30,8% anak di bawah usia 2 tahun terindikasi stunting.

Apalagi jika hal ini terjadi karena kurang efektifnya program pencegahan yang dilaksanakan pemerintah, kurangnya edukasi dari lembaga pendidikan serta belum optimalnya pemanfaatan program CSR perusahaan di daerahnya.

Inilah yang disampaikan perwakilan Tim Kementrian Kesehatan dalam Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada Rabu, 14 Agustus 2019 di Aula Kantor Bappeda Kab Bartim, Kalteng yang juga dihadiri oleh Tim Institut Pertanian Bogor (IPB), Kepala Bappeda Bartim, Perwakilan dari SKPD Bartim seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Sosial dan Kementrian Agama serta perwakilan dari CSR PT Adaro Indonesia.

Dalam sambutan pembukaannya Bapak Panahan Moetar selaku Kepala Bappeda Bartim juga menyampaikan bahwa selama tahun 2018 Pemda Bartim sudah memfokuskan pencegaran Stunting pada 10 desa.

“Fokus pencegahan kami selama tahun 2018 ada pada 10 Desa, yaitu Mangkarap, Rodok, Ampah, Muara Palantau, Ketab, Kupang Bersih, Bararawa, Bambulung, Muru Duyung, dan Putut Tawuluh. Dari hasil analisa, Jumlah kasus stunting di Bartim terbanyak di Kec. Dusun Timur 250 Kasus, Kec. Patangkep Tutui 117 Kasus dan Kec. Paku 104 Kasus. Sedangkan Kecamatan lain masih dibawah 100 kasus.” Jelas Panahan.

Panahan juga memaparkan tentang Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan ibu, anak dan pengendalian penyakit dengan pendekatan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan lintas sekor.

Implementasi ini dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, dan dikuatkan dengan penetapan Peraturan Mentri PPN/Kepala Bappenas No. 1 tahun 2018 tentang Pedoman Rencana Aksi Pangan da Gizi.

Pihak Pemda Bartim bersama Bappeda Bartim telah menyusun 8 langkah aksi konvergensi untuk penururan kasus stunting.

“Saat ini langkah tersebut sudah ditahap Aksi ke-4 yaitu penyusunan Perbup tentang Peran Serta Desa.” Imbuh Panahan.

Dukungan Perusahaan

Halaman
12
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved