Berita Jakarta

Fahri Hamzah : Pak Jokowi Awalnya Menaruh Kepercayaan, Kini Merasa KPK adalah Gangguan

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, kembali melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Fahri Hamzah : Pak Jokowi Awalnya Menaruh Kepercayaan, Kini Merasa KPK adalah Gangguan
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Fahri Hamzah saat menghadiri pengukuhan kepengurusan Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) tingkat Kabupaten dan Kota di Kalimantan Selatan, Minggu (27/1/2019) di Banjarmasin 

BANJARMASINPOST.CO.ID - DPR dan pemerintah pun telah mengesahkan revisi Undang-Undang KPK dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019) siang ini.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah,  mengaku tidak kaget dengan keputusan Jokowi yang tetap merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, berbagai elemen masyarakat menyatakan menolak revisi pemerintah ini.

Ia punya analisis sendiri mengapa presiden akhirnya berani menyetujui revisi.

Menurut Fahri, sikap Jokowi ini adalah puncak kekesalannya atas gangguan yang selama ini diciptakan KPK.

"Nah inilah yang menurut saya puncaknya, Pak Jokowi merasa KPK adalah gangguan," kata Fahri lewat pesan singkat kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Menurut Fahri Hamzah, sikap Jokowi yang merasa diganggu KPK sudah terjadi sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2014.

Baca: Hari Ini DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi, Ini Tujuh Poin Perubahan yang Telah Disetujui

Fahri menyebut, awalnya Jokowi menaruh kepercayaan pada KPK. Sampai-sampai KPK diberikan kewenangan untuk mengecek rekam jejak calon menteri, sesuatu yang tidak diatur dalam UU.

"Saya sudah kritik pada waktu itu ketika KPK sudah mencoret nama orang. Dia taruh hijau, dia taruh merah, dia taruh kuning. Dia bilang yang hijau boleh dilantik, kuning tidak boleh karena akan tersangka dalam enam bulan, lalu kemudian yang merah jangan dilantik karena akan tersangka dalam sebulan. Luar biasa sehingga ada begitu banyak nama-nama dalam kabinet yang diajukan oleh Pak Jokowi dan paropol kandas di tangan KPK," kata dia.

Menurut Fahri, KPK waktu itu merasa bangga karena akhirnya dia diberi kepecayaan sebagai polisi moral oleh Presiden. Namun selanjutnya, Fahri menilai KPK justru semakin bertindak berlebihan.

Puncaknya adalah ketika Jokowi memilih nama Budi Gunawan untuk dikirimkan ke DPR sebagai calon Kapolri. Budi langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved