Berita Banjarmasin

Pimpinan Belum Definitif, Dewan Belum Bisa Bekerja Laksanakan Tugas Kedewanan, Tunggu SK Mendagri

DPRD Kalsel belum sepenuhnya bisa bekerja melaksanakan tugas kedewanan karena hingga kini status pimpinan dewan belum definitif

Pimpinan Belum Definitif, Dewan Belum Bisa Bekerja Laksanakan Tugas Kedewanan, Tunggu SK Mendagri
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalsel, (kanan) H Supian HK dan M Syaripuddin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Unsur Pimpinan definitif di Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi kunci terselenggaranya berbagai fungsi utama Dewan termasuk fungsi anggaran, pengawasan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda).

Namun sementara menunggu Surat Keputusan (SK) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Unsur Pimpinan Definitif, otomatis tak banyak yang bisa dilakukan 55 Anggota Dewan Kalsel Periode 2019-2024 untuk laksanakan fungsi tersebut.

Pasalnya, Komisi-Komisi dan AKD DPRD Provinsi Kalsel masa jabatan 2019-2024 yang miliki kewenangan jalankan fungsi-fungsi utama tersebut memang belum rampung dibentuk.

Pembentukan Komisi-Komisi dan AKD sesuai aturan memang dilakukan setelah adanya Unsur Pimpinan Definitif yaitu Ketua dan Tiga Wakil Ketua untuk DPRD Provinsi Kalsel.

Baca: Pembunuh Bocah 10 Tahun di HST Diduga Alami Gangguan Jiwa, Polisi Lakukan Pemeriksaan

Baca: Ancaman Lucinta Luna Pasca Dibentak Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier dan Boy William Ikut Disebut

Baca: NEWSVIDEO : Echa Si Putri Tidur Impikan Jadi Tentara

Baca: Jadwal MotoGP Aragon 2019 Live Trans 7 - Valentino Rossi Bukan Pembalap Terbaik Yamaha Lagi?

Ruang-ruang Komisi di Gedung DPRD Provinsi Kalsel termasuk beberapa Ruang Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pun sepi tanpa ada aktivitas kecuali para Staf komisi yang terlihat berlalu-lalang di ruangan-ruangan ini, Selasa (17/9/2019).

Dijelaskan Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, pihaknya saat ini sudah mengurus Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel bersama unsur Pemerintah Provinsi Kalsel ke Kemendagri untuk sesegeranya difasilitasi turunnya SK Unsur Pimpinan Definitif DPRD Provinsi Kalsel.

"Dari Sekretariat sudah berangkat bersama unsur Pemprov Kalsel ke Jakarta, kami akan minta terus kabar terbaru perkembangannya," kata H Supian HK.

Namun Ia optimis SK Mendagri terkait Unsur Pimpinan Definitif DPRD Provinsi Kalsel akan turun dan efektif dalam Bulan September Tahun 2019 ini.

Ditambahkan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin, walau belum bisa melakukan tugas dan fungsi utama kedewanan, pihaknya tetap melakukan berbagai persiapan dan koordinasi persiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

Diantaranya melakukan fasilitasi penyusunan Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib Dewan yang akan menjadi agenda pertama yang dilakukan setelah turunnya SK Mendagri.

Dimana saat ini pihaknya sedang menyelesaikan susunan Anggota dan Ketua Pansus Tata Tertib Dewan.

Sementara, Anggota Pansus sudah diisi beberapa nama yaitu dari Fraksi Golkar, H Karlie Hanafi Kalianda, H Hasanuddin Murad, H Sahrujani dan M Yani Helmi.

Dari Fraksi PDIP yaitu H M Rosehan Noor Bahri dan Imam Suprastowo, dari Fraksi Gerindra, H Syahdillah dan Jihan Hanifha, dari Fraksi PAN, Hj Karmila dan H M Iqbal Yudiannoor.

Baca: Akan Transaksi, Warga Serongga Kotabaru Dibekuk Satresnarkoba Polres Tanbu, Simpan 14,65 Gram Sabu

Baca: Kronologis Pembunuhan Sadis Anak 10 Tahun di HST, Rusdiana Sedang Asik Belajar Bersama

Selanjutnya dari Fraksi PKS, Firman Yusi, dari Fraksi PKB, H Hormansyah, dari Fraksi Nasdem, Gina Mariati dan dari Fraksi PND Asbullah dan H G Abidinsyah.

Pada Rabu (18/9/2019), M Syaripuddin optimis para Anggota Pansus nantinya akan segera dapat memustuskan Ketua Pansus Tata Tertib Dewan. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved