Berita Banjarmasin

Belum Ada Aturan Baru, Dewan Kalsel Terima Penghasilan Sama Seperti Periode Sebelumnya

Belum keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru terkait penghasilan dan tunjangan Anggota Dewan, Anggota Dewan Provinsi Kalsel masa jabatan

Belum Ada Aturan Baru, Dewan Kalsel Terima Penghasilan Sama Seperti Periode Sebelumnya
Banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Suasana Paripurna DPRD Kalsel menggunakan seragam dinas adat Banjar 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Belum keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru terkait penghasilan dan tunjangan Anggota Dewan, Anggota Dewan Provinsi Kalsel masa jabatan 2019-2024 masih akan terima penghasilan seperti Anggota Dewan periode sebelumnya.

Dimana masing-masing Anggota Dewan membawa pulang gaji atau uang representasi serta berbagai tunjangan dasar rata-rata sebesar lebih dari Rp 30 juta setiap bulannya.

Hal ini dibenarkan Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, H AM Rozaniansyah. "Untuk sementara sesuai regulasi dan ketentuan yang ada. Sambil menunggu PMK," kata H AM Rozaniansyah.

Dalam jumlah tersebut sudah termasuk lima belas komponen penghasilan yaitu uang representasi, tunjangan keluarga, perumahan, jabatan, beras, PPH, Banmus, Komisi, Banggar, BK, Pansus, komunikasi intensif, transport dan uang paket.

Dari berbagai komponen tersebut, komponen tunjangan keluarga biasanya menjadi faktor yang bisa membedakan total besaran tunjangan yang dibawa pulang setiap Anggota Dewan.

Pasalnya tunjangan keluarga ditetapkan berdasarkan jumlah dan usia anak yang dimiliki masing-masing Anggota Dewan.

Baca: Lagi! Syahrini Tepergok Jiplak Gaya Luna Maya, Tas Mahal Istri Reino Barack Jadi Sorotan

Baca: Video Bebby Fey Jambak Rambut Atta Halilintar di Acara Pesbukers, Ngaku Ini pada Rosa Meldianti

Baca: Rumah Muzdalifah Dibeli Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Fadel Islami Ungkap Ini Lewat Postingannya

Baca: Jadwal, Formasi & Info Seleksi Penerimaan CPNS 2019, Pendaftaran CPNS via Link sscasn.bkn.go.id?

Sedangkan bagi Unsur Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel tak menerima tunjangan transportasi berupa uang, namun berupa fasilitas mobil dinas selama menjabat.

Khusus bagi Ketua DPRD Provinsi Kalsel selain tak terima tunjangan transportasi, tapi juga tidak menerima tunjangan perumahan berupa uang karena mendapat fasilitas rumah dinas.

Walau demikian, Ketua DPRD Provinsi Kalsel mendapatkan fasilitas tambahan berupa anggaran operasional rumah tangga untuk rumah dinas yang dikelola langsung oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel.

Menurut Kasubag Verifikasi dan Perbendaharaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Vera Ekadianti, rata-rata anggaran operasional rumah tangga Ketua DPRD Provinsi Kalsel sebesar Rp 20 jutaan setiap bulannya.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved