Opini Publik

Keadilan Pajak Bagi Usaha Konvensional dan Digital

Bukan semata soal potensi penerimaan negara, perhatian otoritas pajak yang utama adalah untuk mewujudkan keadilan di antara Wajib Pajak.

Keadilan Pajak Bagi Usaha Konvensional dan Digital
Achmad Maudhody
Kegiatan masyarakat wajib pajak KPP Pratama Banjarmasin saat isi SPT Tahunan beberapa waktu lalu 

Oleh: Ricky Karunia Lubis
ASN KPP Pratama Banjarmasin Selatan Direktorat Jenderal Pajak

BANJARMASINPOST.CO.iD - Teknologi mendisrupsi berbagai sendi kehidupan, mulai dari preferensi berbelanja, aktivitas bertransaksi dan simpan-pinjam, hingga pilihan moda transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Teknologi juga mendorong produktivitas serta menciptakan efisiensi dan pemerataan, sebagaimana dipopulerkan oleh Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (UI), Prof. Rhenald Kasali, yaitu adanya peralihan dari model ekonomi memiliki/menguasai (owning economy) menuju ekonomi berbagi (sharing economy).

Jika dahulu kue ekonomi hanya dimiliki oleh segelintir orang melalui penguasaan aset, kini dengan teknologi kue tersebut dapat dibagi ke seluruh kelas masyarakat. Ambil contoh, dahulu bisnis real estate hanya dinikmati oleh mereka yang bermodal jumbo sehingga mampu menguasai segudang lahan dan bangunan.

Kini, dengan aplikasi sharing economy seperti Airy, masyarakat yang memiliki kamar kosong di rumahnya pun dapat menikmati bisnis ini dengan harga sewa yang jauh lebih murah dan pangsa pasar yang lebih luas.

Jika dahulu bisnis transportasi dikuasai oleh pemilik ribuan kendaraan, kini siapa saja dapat menjadi mitra aplikasi transportasi online dan menggunakan kendaraan pribadi untuk antar-jemput penumpang.

Selisih biayanya pun berbeda jauh sekali. Jika dahulu pedagang yang hendak menjual barangnya harus menyewa atau membeli ruko atau lapak di pasar, kini pedagang cukup mendaftarkan diri sebagai mitra marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, untuk mulai menjual barang, tanpa sewa ruko atau lapak.

Ketiga kasus di atas merupakan bukti konkret bahwa teknologi telah mendisrupsi model bisnis petahana yang mengandalkan penguasaan aset dan pengenaan tarif tinggi. Petahana yang tidak mampu bertahan dari disrupsi ini dengan sendirinya akan kehilangan ceruk pasarnya.

Dengan teknologi, penggunaan sumber daya menjadi efisien dengan biaya yang jauh lebih murah sehingga terjangkau oleh berbagai tingkatan konsumen. Selain itu, teknologi memungkinkan pendatang baru (new entrants) kecil untuk menjamah pangsa pasar akar rumput yang daya belinya masih rendah tetapi potensinya amat besar.

Perspektif Pajak
Pada 2018, realisasi PPh UMKM hanya Rp5,7 Triliun atau tidak sampai 1 persen dari total penerimaan pajak. BPS mencatat, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59 juta, di mana sekitar 7 juta di antaranya berkegiatan usaha secara digital melalui e-commerce. Akan tetapi, pembayar pajak yang aktif hanya 1,8 juta. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian mencapai 65 persen atau setara Rp9.555 Triliun (PDB sebesar Rp14.837 Triliun) di tahun 2018.

Halaman
123
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved