Berita Jakarta

Tak Punya Itikad Baik, Penunggak Pajak di Jakarta Bisa Dikurung di Lapas, Ini Ketentuannya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menyandera (gizjeling) penunggak pajak yang tidak mau melunasi tunggakannya.

Tak Punya Itikad Baik, Penunggak Pajak di Jakarta Bisa Dikurung di Lapas, Ini Ketentuannya
web
ilustrasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Ini peringatan bagi warga DKI Jakarta yang masih menunggak pajak dan tak mau melunasinya.

Dilansir dari Kompas.com, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menyandera (gizjeling) penunggak pajak yang tidak mau melunasi tunggakannya.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, penyanderaan dilakukan dengan cara mengurung penunggak pajak di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Nanti akan kami titipkan ke lapas, misal di Cipinang atau Salemba, selama enam bulan," ujar Faisal, Selasa (17/9/2019).

Faisal menjelaskan, penyanderaan dilakukan terhadap wajib pajak yang memenuhi empat kriteria. Pertama, wajib pajak menunggak minimal Rp 100 juta.

Baca: Tangisan Elza Syarief Cerita Efek Buruk Pasca Dilabrak Nikita Mirzani di Acara Hotman Paris Show

Kedua, wajib pajak tidak kooperatif. Ketiga, wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk membayar pajak.

"Dan wajib pajak punya itikad ke luar negeri untuk menghindari pembebanan pajak," kata dia.

Wajib pajak harus membayar utangnya dalam waktu enam bulan masa penahanan. Jika wajib pajak tidak membayar utangnya, penyanderaan akan diperpanjang.

"Tapi, kasus di Direktorat Pajak, biasanya ditangkap beberapa hari saja terus langsung bayar (utang)," ucap Faisal.

Ketentuan penyanderaan wajib pajak

Baca: Video Ahmad Dhani Bersama Safeea Diunggah Mulan Jameela, Mantan Maia Estianty Akui Salah jalan

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved