Berita Banjarmasin

15 UMKM Kalsel Dapat Sertifikat Halal Gratis Selama 2019, Yeni : Kuota Pemerintah Masih Sedikit

Ketua DPD Hipmikindo Kalsel Yeni Mulyani mengatakan, kuota sertifikat halal yang diberikan oleh pemerintah sejak 2017 lalu masih sangat kecil

15 UMKM Kalsel Dapat Sertifikat Halal Gratis Selama 2019, Yeni : Kuota Pemerintah Masih Sedikit
istimewa
Ketua DPD Hipmikindo Kalsel, Yeni Mulyani saat memaparkan materi produk UMKM kepada pata anggota. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pada 2019 ini tercatat ada 15 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Kecil dan Mikro Indonesia (Hipmikindo) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan sertifikat halal.

Label halal tersebut didapatkan 15 UMKM yang mana difasilitasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

Ketua DPD Hipmikindo Kalsel Yeni Mulyani mengatakan, kuota tersebut diberikan oleh pemerintah sejak 2017 lalu.

"Di tahun 2017 ada 10 UMKM, kemudian pada 2018 ada 15 UMKM, dan di tahun ketiga 2019 ada 15 UMKM. Kami sangat bersyukur adanya bantuan fasilitas sertifikat halal bagi anggota Hipmikindo, namun kuota yang diberikan masih sangat kecil," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (19/9/2019).

Menurut Yeni, kuota yang terfasilitasi tersebut masih terlalu jauh dengan jumlah UMKM yang begitu pesat pertambahannya dari tahun ke tahun.

Baca: Kemenko Perekonomian Gelontorkan Dana KUR Peternakan Sebanyak Ini di Banjar

Baca: Dipusatkan di Lapangan Murjani, Pawai Taaruf hingga Lomba Islami Meriahkan Pekan Muharam

Baca: Tertangkap di Kaltim, Ini Tampang Maling 27 Unit Handphone di Barabai

Baca: Wanti-wanti Sosok Bercadar pada Ruben Onsu, Ayah Angkat Betrand Peto Diingatkan Soal Santet

Selama 2019 ini sudah terdaftar 200 UMKM sektor kuliner di Hipmikindo, namun yang mendapat bantuan hanya 10-15 UMKM.

"Dari jumlah tersebut cukup banyak yang belum berlabel halal, kalau mengurus atau mengajukan secara mandiri bakal terkendala biaya khususnya bagi pelaku UMKM yang baru memulai usaha," kata Yeni.

Selain biaya, kendala lainnya adalah proses yang cukup rumit dilakukan bagi UMKM sektor tertentu, juga terkait peralatan dan bahan yang disediakan.

Kendati demikian pihaknya terus mengimbau para anggota untuk memperhatikan semua aspek legalitas produk UMKM. Mulai PIRT, BPOM serta sertifikasi halal.

Terutama sertifikasi halal, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Halaman
12
Penulis: Mariana
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved