Tajuk

Jika Pembolos Bikin Aturan

INDONESIA Corruption Watch ( ICW) langsung memikirkan rencana melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyikapi keputusan DPR

Jika Pembolos Bikin Aturan
tribunnews.com
Ilustrasi - Suasana Pengesahan RUU Terorisme menjadi Undang-Undang di DPR RI 

BANJARMASINPOST.CO.ID - INDONESIA Corruption Watch ( ICW) langsung memikirkan rencana melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyikapi keputusan DPR mengesahkan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9). Menurut Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, itu mereka lakukan setidaknya bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal KPK.

Saat ini hanya itulah yang bisa dilakukan pegiat antikorupsi untuk membatalkan UU tersebut. Presiden Joko Widodo tidak bisa lagi diharap setelah menyetujui keinginan DPR.

Kalau pun presiden berubah pikiran dengan tidak mau menandatangani dokumen UU, hal tersebut takkan membatalkan pengesahannya. Tandatangan presiden, menurut pengamat hukum tata negara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti, hanya formalitas.

Rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK begitu mendapat perhatian rakyat. Namun tanpa malu DPR mengesahkannya. Mengapa tanpa malu? Soalnya rapat hanya diikuti dari awal hingga akhir secara fisik oleh sekitar 100 anggota dewan. Padahal anggota DPR ada 560 orang.

Namun Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin sidang menyatakan rapat kuorum berdasarkan daftar absensi. Dia menyatakan daftar absensi ditandatangani oleh 289 anggota atau lebih dari separuh anggota dewan.

Melihat hal ini, artinya ada 271 anggota dewan yang membolos. Kalau pun ada 289 anggota dewan yang mengisi absensi, melihat hanya ada sekitar 100 anggota dewan yang bertahan hingga akhir sidang, artinya ada sekitar 189 anggota dewan yang datang, absen, mungkin duduk sebentar, lalu pulang. Padahal aturan yang hendak dibikin sangat penting untuk menentukan nasib bangsa dan negara.

Ini sebuah budaya koruptif yang ada di dewan. Di DPR saja begitu, apalagi di DPRD.

Pertanyaan pun timbul. Bagaimana mungkin produk bermutu dihasilkan apabila yang membikinnya suka korupsi? Jika pemberantasan korupsi dianalogikan sebagai sapu, bagaimana mungkin lantai jadi bersih jika sapunya tak sempurna karena dikorupsi? Apa jadinya jika pembolos bikin aturan?

Pertanyaan lainnya adalah bagaimana hasilnya jika sesuatu dilakukan secara terburu-buru? Hanya dalam 13 hari sejak diusulkan, DPR, yang hendak mengakhiri masa tugasnya, berhasil mengesahkan revisi UU KPK. Padahal anggota selama ini tidak memiliki kebiasaan membikin UU secara kilat. Biasanya studi banding dulu ke mana-mana dengan biaya yang tidak sedikit. Ini tentunya juga berkat persetujuan dari Presiden Jokowi.

Apa jawaban dari semua ini? Mari kita lihat apakah pemberantasan korupsi akan semakin baik atau semakin lemah dalam periode pemerintahan ke depan. (*)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved