Berita Kaltim

Pengadaan Lahan Ibu Kota Baru di Kaltim, Nama Konglomerat Sukanto Tanoto Disebut-sebut, Ada Apa?

Sukanto Tanoto disebut menguasai lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan calon ibu kota baru RI di Kalimantan Timur.

Pengadaan Lahan Ibu Kota Baru di Kaltim, Nama Konglomerat Sukanto Tanoto Disebut-sebut, Ada Apa?
tanotofoundation.org
Sukanto Tanoto,konglomerat pemilik lahan HTI di lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. 

BANJARMASINPOST.CO.ID -Kaltim tepatnya Kabupaten Panajam Paser Utara  dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia pengganti Jakarta. Sebagian lahan lokasi ibu kota baru itu disebut-sebut dikuasai Sukanto Tanoto, seorang konglomerat Indonesia. 

Nama Sukanto Tanoto mengemuka berkaitan dengan akan dipindahkannya Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kaltim, tepatnya di sebagai wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sukanto Tanoto disebut menguasai lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan calon ibu kota baru RI di Kalimantan Timur.

Hal itu diungkap oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia yang juga mantan Menteri Perindustrian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), MS Hidayat.

"Saya baru dikasih tahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar tanah HTI miliknya Sukanto Tanoto, HTI yang setiap saat bisa diambil oleh pemerintah," kata MS Hidayat di Jakarta, Rabu (18/9/2019) sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari TribunKaltim.

Baca: Penyangga Ibu Kota Negara RI, Pemerintah Siapkan Lahan Pertanian, Petani Mengadu Soal ini

Baca: Tol Balsam, Pertama di Kalimantan, Berlokasi Ibu Kota Baru RI, Konstruksi Fisik Capai 97.57 Persen

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah tidak lagi kesulitan untuk penyediaan lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Jadi tidak ada masalah dengan tanah," ucapnya.

Ia berharap pemerintah segera mengunci harga tanah di kawasan tersebut.

Pasalnya, lahan-lahan itu bisa diklaim sejumlah spekulan lahan.

"Ada spekulan di sana. Harga disepakati pemerintah, dan kalau gitu kita setuju pemerintah punya landbank, tanah-tanah dikuasai pemerintah sesuai dengan perizinan harga tetapkan sama. Kalau itu diserahkan ke spekulan jadi tidak visible," urainya seraya menjelaskan, pemindahan ibu kota baru bisa dilakukan pada 2024 mendatang. (Baca lengkap di sini)

Halaman
1234
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved