Opini Publik

Lindungi Anak dari Tindak Kekerasan

KEKERASAN terhadap anak di Kalimantan Selatan terus terjadi. Bahkan kekerasan itu tak hanya kekerasan seksual atau pencabulan, tapi juga kekerasan

Lindungi Anak dari Tindak Kekerasan
Thinkstockphotos.com
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - KEKERASAN terhadap anak di Kalimantan Selatan terus terjadi. Bahkan kekerasan itu tak hanya kekerasan seksual atau pencabulan, tapi juga kekerasan fisik yang berakibat hilangnya nyawa korban.

Peristiwa terbaru yang menghebohkan publik Banua, yakni pembunuhan sadis terhadap seorang bocah yang masih dudukdi kelas VI sekolah dasar. Peristiwa itu terjadi di Desa Limpasu, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Pembunuhan itu sangat sadis, korban yang masih berusia sepuluh tahun ditebas lehernya menggunakan golok, saat korban belajar bersama teman-temannya.

Memang pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Namun pembunuhan sadis itu tetap sebagai bukti bahwa kita gagal melindungi anak-anak dari kekerasan.

Sebelumnya juga di wilayah kecamatan yang sama juga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terjadi dugaan pelecehan seksual terhadap beberapa santri yang diduga dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren.

Kekerasan terhadap anak baik seksual maupun fisik tak bisa dilakukan oleh siapa pun. Tak hanya keluarga, kerabat atau orang-orang terdekat, namun bisa juga dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Itu yang dialami seorang remaja berinisial RT 19. Dia diduga dicabuli oleh seorang oknum polisi yang bertugas di wilayah hukum Polres Tapin. Ironisnya pelaku yang berpangkat Bripku adalah adalah pelatih silat korban.

Peristiwa yang terjadi di HST dan Tapin kemungkinan hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus serupa yang dialami anak-anak di Banua, namun tidak dilaporkan ke aparat. Penyebabnya pun beragam, karena takut hingga menutupi aib keluarga, jika kekerasan itu dilakukan orang terdekat.

Maraknya kekerasan terhadap anak di Kalsel baik seksual maupun fisik perlu menjadi perhatian semua pihak. Tak hanya penegak hukum, tapi juga pemerintah, organisasi perlindungan anak, masyarakat.

Paling utama adalah orangtua, karena hanya orangtua yang bisa melakukan pengawasan menyeluruh terhadap anak.

Memang tak sekadar pengawasan, melihat fakta tingginya angka kekerasan terhadap anak itu, bisa menjadi pertimbangan bagi penegak hukum agar memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku.

Bahkan wacana sanksi hukuman kebiri terhadap pelaku pelecehan seksual bisa menjadi pertimbangan segera diterapkan pemerintah, untuk meminimalisasi kekerasan seksual terhadap anak. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved