Berita Banjarmasin

Bang Dhin Sampaikan Tuntutan Aliansi BEM se-Kalsel Terkait Revisi UU KPK ke Senayan

Tuntutan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menolak revisi Undang-Undang KPK akhirnya sampai ke pusat.

Bang Dhin Sampaikan Tuntutan Aliansi BEM se-Kalsel Terkait Revisi UU KPK ke Senayan
Humas PDIP
M Syaripuddin serahkan tuntutan Aliansi BEM se Kalsel ke Anggota DPR RI, Syafruddin H Maming. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tuntutan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menolak revisi Undang-Undang KPK akhirnya sampai ke pusat.

Bukan janji palsu, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin tunaikan janjinya untuk akomodir tuntutan pengunjuk rasa Aliansi BEM se-Kalsel.

Politisi PDIP yang akrab disapa Bang Dhin ini menyerahkan kertas bermaterai berisi tujuh tuntutan Aliansi BEM se-Kalsel kepada Anggota DPR RI terpilih dari Provinsi Kalsel, Syafruddin H Maming di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

"Hari ini saya serahkan secara langsung tuntutan dari Aliansi BEM se-Kalsel kepada sahabat kami Syafruddin H Maming, kami harap bisa disampaikan dan dikomunikasikan ke Fraksi," kata M Syaripuddin.

Baca: Peneliti ICW Menganggap Pelemahan Pemberantasan Korupsi Diperparah dengan Terpilihnya ini

Baca: Niat Membuka Lahan Dengan Cara Dibakar, 2 Warga Ini Diringkus Petugas Polres Kotabaru

Baca: Hasil Lengkap Final China Open 2019 - Inilah Jumlah Wakil Indonesia pada Perempatfinal

Menerima kertas berisi tuntutan tersebut, Syafruddin berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut ke Fraksinya setelah dirinya dilantik nantinya.

Selain kepada Anggota DPR RI, M Syaripuddin juga sebelumnya menyampaikan tuntutan tersebut kepada Anggota DPD RI terpilih dari Kalsel, Habib Abdurrahman Bahasyim.

Sebelumnya, Aliansi BEM se-Kalsel sempat menggelar aksi unjuk rasa untuk sampaikan penolakan atas revisi Undang-Undang KPK di depan Gedung Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Kamis (19/9/2019).

Diantaranya, dalam tuntutan Aliansi BEM se-Kalsel menolak revisi RUU KPK yang sudah disahkan oleh DPR-RI yang dinilai mendelegitimasi dan melemahkan wewenang dasar dari KPK.

Aliansi BEM se Kalsel mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu menjaga independensi KPK dan menolak seluruh upaya-upaya mempersempit ruang gerak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Selain itu, mereka juga menolak keras Pimpinan KPK terpilih yang menurut mereka terbukti memiliki catatan buruk dalam hal pemberantasan korupsi.

Aliansi BEM se-Kalsel juga mendesak Presiden menunaikan janji politik pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 yang janjikan menghasilkan negara yang kuat di dalam hal pemberantasan korupsi.

Aliansi BEM se Kalsel juga menyatakan kekecewaannya dengan dewan perwakilan rakyat di Senayan yang tidak mendengarkan suara rakyat perihal RUU KPK.

Bang Dhin yang sempat menemui secara langsung para pengunjuk rasa pun berjanji akan sampaikan tuntutan tersebut ke Senayan. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved