Revisi KUHP

Peneliti ICW Menganggap Pelemahan Pemberantasan Korupsi Diperparah dengan Terpilihnya ini

Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami juga enggan merespon perihal revisi.

Peneliti ICW Menganggap Pelemahan Pemberantasan Korupsi Diperparah dengan Terpilihnya ini
BPost Cetak
BPost edisi cetak Jumat (21/9/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami juga enggan merespon perihal revisi.

"Nanti kita lihat tanggal 24 (September) baru rapat paripurna, sehingga kita belum bisa memberikan jawaban. Kita tunggu paripurna baru nanti kita sampaikan," ujar Sri.

Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai revisi UU Pemasyarakatan bisa melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca: Revisi UU Pemasyarakatan Mempermudah Syarat Pemberian Remisi, ini Kata Wakil Ketua KPK

Baca: Buntut Gimmick Vicky Prasetyo Melamar Sahila Hisyam, Hal Ini Terjadi Pada Co-host Raffi Ahmad

Baca: Hikmah Shalat Jumat bagi Rico Ceper, Kaca Mobil Dipecah Maling dan Tas Senilai Rp 14 Juta Raib

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi diperparah dengan terpilihnya figur bermasalah sebagai pimpinan KPK serta disahkannya RUU KPK.

"Jadi lengkap sudah tahun 2019 ini, lima pimpinan KPK ada figur yang bermasalah, KPK juga diperlemah dengan regulasi UU KPK dan ketika pelaku korupsi dipenjara dia dapat kemudahan pengurangan hukuman melalui RUU Pemasyarakatan," ujar Kurnia.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved