Revisi KUHP

Salah Satu Pasal yang Direvisi Menyangkut Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden

Menkopolhukam Wiranto mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo menunda pengesahan revisi KUHP sudah dipertimbangkan masak-masak.

Salah Satu Pasal yang Direvisi Menyangkut Penghinaan Terhadap Presiden atau Wakil Presiden
BPost Cetak
BPost edisi cetak Jumat (21/9/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Menkopolhukam Wiranto mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo menunda pengesahan revisi KUHP sudah dipertimbangkan masak-masak.

Penundaan kata dia demi kepentingan bangsa dan negara.

"Jadi putusan yang sudah dipertimbangkan masak-masak untuk kepentingan masyarakat dan negara," ucap Wiranto.

Sedang Menkum HAM Yasonna Laoly menjelaskan salah satu pasal yang direvisi menyangkut penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden.

Baca: Pengesahan Revisi KUHP Ditunda, ini Beberapa Pasal yang Masih Pro dan Kontra, Salah Satunya LGBT

Baca: Buntut Gimmick Vicky Prasetyo Melamar Sahila Hisyam, Hal Ini Terjadi Pada Co-host Raffi Ahmad

Baca: VIRAL SEJAK KAMIS, Video Daging Rendang Berisi Narkoba, BNN Berhasil Ungkap Fakta Sebenarnya

Yasonna mengatakan jika publik mengkritik kebijakan presiden atau wakil presiden, hal itu sah-sah saja.

Tetapi jika menyerang harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden bisa diancam pidana.

"Itu delik aduan dan harus diajukan oleh presiden atau wapres sendiri ya. Ini sudah mempertimbangkan keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai pasal ini yang sebelumnya sudah dibatalkan ya," kata dia.

Meski Presiden Jokowi telah meminta pengesahan RKUHP ditunda, Yasonna mengaku menjelaskan pasal-pasal yang menjadi perhatian publik tersebut untuk meluruskan mispersepsi yang timbul dari pasal ini.

"Jadi ini saya jelaskan saja untuk meluruskan mispersepsi, sehingga saya menjelaskan satu per satu. Jadi supaya pemberitaan tidak diputar-balik," ujar dia.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved