Serambi Mekkah

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih Tanpa Korupsi, Begini Upaya yang Dilakukan Pemkab Banjar

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar di bawah kepemimpinan

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih Tanpa Korupsi, Begini Upaya yang Dilakukan Pemkab Banjar
MC KOMINFO BANJAR UNTUK BPOST GROUP
Bupati Banjar H Khalilurrrahman (kedua kiri) dan Kajari Banjar Muji Murtopo (kedua kanan) memperlihatkan dokumen perjanjian bersama Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Senin (23_9). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar di bawah kepemimpinan Bupati H Khalilurrahman bersama Wabup H Saidi Mansyur.

Salah satu implementasinya, Senin (23/09/2019) pagi, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan penandatanganan Piagam Perencanaan Pembangunan Zona Integritas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar.

Bertempat di lantai I Gedung Mahligai Sultan Adam, Martapura, penandatanganan tersebut langsung dilakukan oleh Bupati Banjar H Khalilurrahman bersama Kajari Banjar Muji Martopo.

Subtansinya mengenai penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Sekaligus penandatanganan Piagam Perencanaan Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Bupati Banjar H khalilurrahman mengatakan Kesepakatan Bersama antara Pemkab Banjar dengan Kejari Banjar tersebut berisi tentang penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Hal ini dilaksanakan dalam upaya menjalin kemitraan dalam lingkup pendapatan daerah serta bidang lainnya.

Kesepakatan tersebut dilandasi tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Karena itu, Pemkab Banjar melaksanakan kesepakatan bersama yang merupakan induk yang menjadi kerangka dasar bagi kerjasama antara Pemkab Banjar dengan Kejari Banjar dalam hal penanganan masalah hukum.

Kesepakatan tersebut meliputi beberapa hal yakni sosialisasi hukum/penyuluhan hukum, bantuan hukum/pendampingan hukum, pertimbangan hukum/legal opinion, dan tindakan hukum lainnya.

"Pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang dapat dilaksanakan oleh tiap perangkat daerah sesuai wewenang tugas dan fungsi masing-masing,” jelas Khalilurrahman.

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk komitmen Kepala Kejari Banjar, maka dilakukan penandatanganan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. (AOL)

Penulis: Idda Royani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved