Berita Batola

Dinas Perindustian Batola Sebut Plat Mati Kendaraan Saat Melangsir BBM Itu Ranah Kepolisian

Menurut Surono, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batola serba salah menangani pelangsiran premium dengan sepeda motor thunder.

Dinas Perindustian Batola Sebut Plat Mati Kendaraan Saat Melangsir BBM Itu Ranah Kepolisian
FOTO BANJARMASIN.TRIBUNNEWS.COM/DOK
Pelangsiran BBM dengan menggunakan geriken di sebuah statsiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jika ada praktek pelangsiran menggunakan kendaraan bermotor tertentu dan plat kendaraannya mati, maka fenomena itu menjadi kewewenangan aparat kepolisian, bukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batola.

“Iya melangsir dengan plat kendaraan mati itu kewenangan pihak kepolisian, bukan kita,” kata

Kabid Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batola, Surono, Kamis (26/9/19.

Menurut Surono, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batola serba salah menangani pelangsiran premium dengan sepeda motor thunder. Keberadaan jumlah statisun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kabupaten setempat belum merata sehingga praktek pelangsiran untuk diecer kembali itu membantu distribusi BBM ke sejumlah kecamatan yang belum ada SPBU.

Baca: Liburan, Siswa Repatriasi di SMKN 2 Marabahan Jalan-jalan ke Tanahbumbu

Baca: Gen Milenial Wajib Melek Investasi Emas, Ini Alasannya

Baca: Beragam Pilihan Investasi Emas Bagi Milenial, Tidak Perlu Rogoh Kocek Dalam-dalam

“Iya praktek pelangsiran premium dengan motor jenis tertentu harus kita sikapi secara bijaksana. Keberadaan SPBU di Kabupaten Batola saat ini belum merata. Ada 17 kecamatan di Kabupaten Batola. Sementara SPBU di Batola sekitar 4 sampai 5 buah saja,” katanya.

Menurut Surono, dari aturan pelangsiran BBM jenis premium itu memang tidak diperbolehkan. Namun tentu terkait praktek pelangsiran harus dilihat kondisi daerahnya juga. Seperti di Kabupaten Batola, terdiri 17 kecamatan yang sebagian besar pedesaaan dan lokasi tempuhnya cukup jauh.

“Keberadaan pelangsir di satu sisi dilarang, di sisi lain membantu distribusi ke kecamatan-kecamatan yang tidak ada SPBU atau jauh dari SBPU. Sekali lagi kita harus bijaksana menyikapi pelangsir BBM di Batola. Secara tidak langsung pelangsiran membantu distribusi BBM ke desa-desa terpencil” katanya.

Kecuali, sambung Surono, jika premium itu dilangsir untuk dijual ke kelapa sawit sehingga itu harus disikapi tegas oleh aparat penegak hukum. Sepanjang pelangsiran di SPBU Batola itu untuk dijual lagi di lokasi kecamatan terpencil justru membantu warga untuk membeli BBM.

“Tak mungkin warga dari kecamatan terpencil pergi ke Kecamatan Marabahan untuk membeli 1 sampai dua liter bensin,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)

Penulis: Edi Nugroho
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved