Berita Banjarmasin

Aliansi Gelombang Rakyat Bakal Ngeluruk ke Gedung DPRD Kalsel, Kumpul di Masjid Sabilal

Seolah tak kunjung usai, aksi gelombang ketidaksetujuan atas rancangan undang-undang kembali akan mewarnai Kota Banjarmasin Kalsel, Senin (29/9/2019)

Aliansi Gelombang Rakyat Bakal Ngeluruk ke Gedung DPRD Kalsel, Kumpul di Masjid Sabilal
Capture Youtube BPost
Ribuan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU KPK, RUU KUHP, Minerba dan Pertanahan di DPRD Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seolah tak kunjung usai, aksi gelombang ketidaksetujuan atas rancangan undang-undang kembali akan mewarnai Kota Banjarmasin Kalsel, Senin (29/9/2019) besok.

Namun jika semula tuntutan tersebut disampaikan oleh sejumlah mahasiswa se Kalsel, kali ini peserta turun ke jalan melibatkan sejumlah elemen lebih luas.

Mereka terdiri dari mahasiswa, pekerja, rakyat sipil dan lainnya yang mengatasnamakan dari Aliansi Gelombang Rakyat.

Kordinator lapangan, Muhammad Ridho AGD mengatakan rencananya para peserta akan berkumpul di halaman Masjid Sabilal Muhtadin.

Melakukan longmarch menuju kantor DPRD Provinsi Kalsel, ia menyebutkan adapun peserta yang akan turun ikut aksi itu berjumlah sekitar 200 orang.

Baca: LINK Live Streaming TV Online Leicester City vs Newcastle United Liga Inggris di Mola TV, Live TVRI?

Baca: Live Bein Sports 2! Link Live Streaming AC Milan vs Fiorentina di TV Online Liga Italia Malam Ini

Baca: TERUNGKAP Fakta, Anak Sri Bintang Pamungkas Ternyata Sudah 2 Tahun Jadi Budak Narkoba

Mereka datang dari berbagai organisasi baik mahasiswa, masyarakat, komunitas hingga perorangan sekalipun.

Peserta juga tidak melulu berasal dari kota Banjarmasin, melainkan ada pula berangkat dari Banjarbaru, Tanah Laut hingga Tanah Bumbu.

" Iya, untuk teknis rencananya, kami akan longmarch dari Sabilal menuju kantor DPRD Provinsi," jelasnya.

Ridho juga mengatakan aksi turun ke jalan tersebut sebetulnya untuk menindaklanjuti polemik yang terjadi di hampir seluruh daerah se-Nasional.

Ada delapan tuntutan yang akan pihaknya bawa. Diantaranya tuntutan tersebut yakni mendesak pemerintah Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu KPK.

" Selain itu kami juga menuntut pihak terkait untuk melakukan perombakan dan pengkajian ulang terhadap RUU KUHP yang dinilai bermasalah secara terukur serta didasarkan dengan aspirasi rakyat. Dan (tuntutan - tuntutan, red) lainnya," jelas Ridho. (banjarmasiinpost.co.id/gha)

Penulis: Ahmad Rizky Abdul Gani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved