Hong Kong Didera Krisis Politik & Aksi Protes, China Ternyata Tambah Pasukan Secara Gila-gilaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, HONG KONG - China dilaporkan telah secara diam-diam menggandakan pasukan keamanan daratannya di Hong Kong.

Bulan lalu, Beijing telah mengerahkan ribuan tentaranya melintasi perbatasan ke kota yang sedang dilanda krisis politik dan aksi protes sejak Juni lalu itu.

Kantor berita negara Xinhua, menyebut operasi pengerahan itu sebagai rotasi rutin pasukan berkekuatan rendah yang telah sejak lama ditempatkan China di Hong Kong sejak penyerahan kota itu dari Inggris pada 1997.

Namun tujuh utusan Asia dan Barat mengatakan kepada Reuters bahwa mereka yakin penempatan pasukan pada akhir Agustus bukan sekadar rotasi, melainkan pasukan bala bantuan.

Baca: 2 Mahasiswa Kendari Tewas, Polri Sebut 13 Polisi Ditahan, Faktanya Tidak Ditahan & Bebas Keluar

Baca: Setelah #GejayanMemanggil2 Beredar Lagi #gejayancarirecehan, Begini Sikap BEM-KM UGM

Baca: DEMO Berakhir Rusuh, Bentrok Massa dengan Petugas Makin Panas, Kembang Api Dibalas Gas Air Mata

Tiga utusan asing mengatakan bahwa jumlah personel militer China di Hong Kong telah meningkat hingga dua kali lipat sejak dimulainya protes anti-pemerintah pada awal Juni.

Disebutkan bahwa China telah menempatkan jumlah personel militernya di Hong Kong sebanyak 3.000 hingga 5.000 sebelum Agustus, dan kini diperkirakan telah mencapai antara 10.000 hingga 12.000 personel.

Para utusan negara-negara itu meyakini bahwa China telah menumpuk pasukan aktifnya, mulai dari Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), serta personel dan peralatan anti-huru hara pada tingkat yang belum pernah terjadi di Hong Kong.

Secara signifikan, lima diplomat asing mengatakan bahwa penguatan itu mencakup unsur Polisi Rakyat Bersenjata (PAP), paramiliter daratan anti-kerusuhan, dan pasukan keamanan internal di bawah komando terpisah dari PLA.

Hingga kini, keberadaan PAP di Hong Kong belum pernah diketahui secara langsung oleh publik.

Kementerian Pertahanan Nasional China, garnisun PLA di Hong Kong, Kantor Informasi Dewan Negara, hingga Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, menolak menanggapi pertanyaan dari Reuters.