Berita HSS

Mahasiswa HSS Tolak UU KPK Hasil Revisi dan Minta Pemkab Sediakan 2 Unit Pemadam untuk Karhutla

Sebanyak 30 orang perwakilan mahasiswa STAI Darul Ulum mendatangi DPRD Hulu Sungai Selatan, Senin (30/9/2019).

Banjarmasinpost.co.id/Hanani
Penyerahan dokumen pernyataan sikap HMI Cabang Kandangan, oleh Ketua Umum, AL Ihwan Humaidi kepada Wakil Ketua DPRD HSS 

Poin selanjutnya, mendorong pemerintah daerah melakukan sosialisasi mengenai perubahan perundang undangan kepada komponen masyarakat luas, serta meminta setiap rapat pembentukan/perubahan perundang undanganharus ada perwakilan mahasiswa.

Sementara itu, terkait isu daerah, mahasiswa juga meminta agar DPRD dan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum serius mengatasi kasus pencematan sungai Amandit, dugaan pelanggaran dalam pendistribusian bahan bakar minyak serta menindak tegas pembakar lahan. Pada kesempatan itu, mahasiswa juga menyampaikan pentingnya dua kecamatan yaitu Daha Utara dan Daha Barat diberi fasilitas mobil pemadam kebakaran.

M Syaufi anggota HMI asal Daha mengatakan, satu bulan lebih wilayah Daha, dikepung api, khususnya Daha Barat dan Daha Utara. Bahkan, api sudah menjangkau sekolah SMP dan nyaris menghanguskan Mts Babussalam. Atas nama masyarakat Daha, Syaufi meminta agar DPRD HSS memperjuangkan pengadaan dua unit mobil pemadam untuk dua kecamatan tersebut. Menurutnya, selama ini tergantung bantuan BPK darai Daha Selatan.

“Padahal, jarak dari Daha Selatan khususnya ke Daha Barat, ditempuh sekitar 30 sampai 45 menit. Kondisi ini membuat karhutla tak bisa ditangani dengan cepat. Bantuan mobil pemadam masing-masing satu unit, akan sangat membantu mencegah api menjalar lebih luas lagi,”kata Syaufi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD HSS HA Kusasi menyatakan, apa yang menjadi aspirasi mahasiswa, akan ditindak lanjuti dan disampaikan ke komisi yang membidangi serta ke pihak terkait di pemerintahan. Namun, terkait UU KPK dan RUUKUHP, pihaknya hanya bisa meneruskan aspirasi tersebut, melalui DPR RI. Politisi dari Partai Golkar itu menyatakan, senang menerima aspirasi mahasiswa. Apalagi mereka mengusung kepentingan masyarakat, sebagaimana halnya DPRD.

Sementara, Wakil Ketua DPRD 2, Modi Maualidi menambahkan, pihaknya akan memberikan waktu kepada para mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan diskusi, tak hanya saat ini. Tapi juga di masa yang akan datang. “Bisa dijadwalkan dalam satu bulan lebih dari satu kali,” katanya.

Agar aspirasi didengar tak hanya dia dan Kusasi, Modi pun menyatakan sudah melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD, dan bisa menerima mahasiswa untuk berdialog pada kesempatan berikutnya, yaitu 15 Oktober 2019 mendatang.

“Nanti silakan menyampaikan berbagai aspirasi pada pertemuan yang dihadiri lebih banyak anggota DPRD, agar lebih mudah menindaklanjutim,”tambahKusasi. Audensi diakhir dengan penyerahan dokumen pernyataan sikap HMI.

(banjarmasinpost.co.id/hanani)

Penulis: Hanani
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved