Berita Banjarmasin

Pencairan Dana Cadangan Pilkada Kalsel Dilakukan Usai NPHD Diteken Gubernur

Disepakatinya NPHD menurut Sarmuji akan perlancar tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada Kalsel Tahun 2020 mendatang.

Pencairan Dana Cadangan Pilkada Kalsel Dilakukan Usai NPHD Diteken Gubernur
banjarmasinpost.co.id/ahmad rizky abdul gani
Sarmuji, Ketua KPU Provinsi Kalsel 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sudah lalui tahap akhir penyusunan dan pembahasan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diselesaikan paling cepat Senin (30/1/2019).

Dijelaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel, Sarmuji, NPHD ditandatangani oleh Gubernur sebagai bentuk komitmen penyediaan dana penyelenggaraan Pilkada.

Disepakatinya NPHD menurut Sarmuji akan perlancar tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada Kalsel Tahun 2020 mendatang.

Salah satu poin yang sudah dibahas dalam NPHD Kalsel menurut Sarmuji yaitu tahapan pencairan dana penyelenggaraan Pilkada Kalsel 2020.

Baca: Pilkada Banjarbaru 2020, Lima Nama Sudah Ambil Formulir Secara Online, Satu Nama Serahkan Berkas

Baca: Pilkada Banjarbaru 2020, Ovi: Semua berpeluang menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru

Dimana pencairan dana akan dilakukan dalam tiga tahap dimulai Tahun 2020.

Tahap pertama yaitu pencairan sebesar 40 persen, 50 persen di tahap kedua dan 10 persen di tahap ketiga.

Dana tersebut merupakan dana cadangan Pemerintah Provinsi Kalsel yang sudah dianggarkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Tentang Dana Cadangan Pilkada Kalsel 2020 sebesar kurang lebih Rp 150 miliar.

Walau demikian, Sarmuji nyatakan ada sebagian dana sebesar Rp 1,9 miliar yang sudah dicairkan di Tahun 2019 ini.

Dimana dana tersebut digunakan untuk penguatan kelembagaan KPU Provinsi Kalsel, kegiatan peluncuran serta sosialisasi Pilkada Kalsel 2020.

Selain itu, di Tahun 2019 ini diperkirakan Bulan Oktober 2019, KPU Provinsi Kalsel juga akan mulai melakukan evaluasi dan Pemutakhiran data Pemilih di Kalsel.

Termasuk diantaranya dengan mendata DPK pada Pemilu 2019 lalu untuk disesuaikan dalam DPT Pilkada 2020.

Dimana pada Pemilu 2019 lalu di Kalsel melibatkan sebanyak 2.869.337 Pemilih.

Baca: Video Promosi Wisata Banjarmasin Menuai Kritik, kadisbudpar Ajak Penggiat Seni Berkontribusi

Tahapan ini menurut Sarmuji cukup krusial, karena data jumlah Pemilih akan menjadi dasar KPU Provinsi Kalsel untuk menentukan angka batas minimal jumlah dukungan untuk para Calon Kepala Daerah yang maju melalui jalur independen.

"Karena ini soal angka, jadi itu sebagai dasar penentuan batas minimal 8,5 persen dari Pemilih untuk modal dukungan Calon independen bisa maju," kata Sarmuji. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Ahmad Rizky Abdul Gani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved