Berita Kotabaru

Hutang Pemda Kotabaru pada Pihak Ketiga Capai Rp 43 Miliar, Sekda Jelaskan Penyebabnya

Kabupaten Kotabaru saat ini ternyata masih terhutang kepada sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan pada 2018 lalu.

Hutang Pemda Kotabaru pada Pihak Ketiga Capai Rp 43 Miliar, Sekda Jelaskan Penyebabnya
banjarmasinpost.co.id/man hidayat
Sekda Kotabaru H Said Akhmad 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Kabupaten Kotabaru saat ini ternyata masih terhutang kepada sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan pada 2018 lalu.

Hingga saat ini belum juga terbayarkan, sehingga kontraktor masih terus menunggu pembayaran.

DPRD Kotabaru pun mengkritisi terkait hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis yang diwakilkan kepada Wakil Dewan Ketua H Mukhni saat paripurna kemarin, menyampaikan keluhan yang dialami kontraktor yang belum dibayarkan.

Baca: Bukti Reino Barack Masih Kenang Luna Maya Saat Liburan Bareng Syahrini di Italia

Baca: Link Download Call of Duty yang Resmi Rilis Versi Mobile, Berikut Fitur Game yang Tersedia

Baca: Foto Rezky Aditya Tersenyum di Samping Citra Kirana Tersebar, Mantan Irish Bella Terlihat Bahagia

"Kewajiban hutang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang jumlahnya sangat besar diharapkan tidak terjadi di tahun anggaran berikutnya dan dioptimalkan agar diselesaikan di anggaran sekarang," katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad, Selasa (1/10/19) mengatakan hutang saat ini memang benar adanya.

Dia tidak menampik dengan hutang ke pihak ketiga dengan sejumlah proyek pembangunannya.

Menurut Sekda, hutang yang ada tersebut ada yang dari 2018 bahkan ada yang 2017 lalu.

Proyek hutang di 2017 itu adalah pembangunan Siring yang melewati batas pengerjaan sehingga tidak bisa terbayarkan.

"Total hutang Pemda kalau tidak salah sekitar Rp 43 miliar dari 2017 dan 2018 kepada pihak ketiga," kata Sekda.

Hutang di 2017 karena penyelesaian pembangunan sampai akhir Desember sehingga tidak bisa diselesaikan pembayarannya tahun itu.

Namun di anggaran perubahan ini akan diselesaikan.

Hutang yang ada di perubahan ini dijanjikan akan diselesaikan semua.

Terhutang tersebut dikarenakan lewat tahun anggaran dan kedua karena adanya pemotongan cukai rokok yang harus membayarkan BPJS padahal sudah dianggarakan dalam bentuk proyek.

"Inilah menyebabkan kita terhutang dan dianggarkan di 2019 ini. Dan ini akan kami selesaikan di perubahan ini," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/man hidayat)

Penulis: Man Hidayat
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved