Pimpinan DPRD Kalsel Menandatangani Kesepakatan dengan Para Pengunjuk Rasa yang Berisi Tuntutan ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Hari pertama anggota legislatif menghuni Rumah Banjar, mereka langsung menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa.

Usai rapat paripurna dengan agenda penetapan unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalsel, para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel kemudian turun ke jalan menemui massa yang berunjuk rasa, Senin (30/9).

Berada di bawah terik matahari, sambil duduk bersimpuh di atas aspal, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel melakukan diskusi terbuka dengan massa yang didominasi oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel.

Mereka berkumpul di Jalan Lambung Mangkurat tak jauh dari Kantor DPRD Provinsi Kalsel, lengkap dengan berbagai spanduk dan atribut menyampaikan orasinya.

Baca: Harga Kaus Reino Barack Suami Syahrini Hanya 79 Ribu Bandingkan dengan Sweater Kakak Aisyahrani

Baca: 2 Perempuan Muda Jebak dan Perkosa Remaja, Ancam Sebarkan Rekaman ke Internet, Begini Kronologinya

Baca: Kesombongan Ahmad Dhani Saat Bawa Lari Maia Estianty Diungkap Dul Jaelani

Usai mendengarkan tuntutan dan orasi massa, pimpinan DPRD Provinsi Kalsel termasuk Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK menandatangani kesepakatan yang diajukan pengunjuk rasa.

Menurut H Supian HK, secara garis besar pihaknya sepaham dan sependapat dengan apa yang menjadi tuntutan dan harapan para pengunjuk rasa.

Yaitu diantaranya menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu KPK, menuntut pihak terkait untuk melakukan perombakan dan pengkajian ulang terhadap RUU KUHP yang dinilai bermasalah secara terukur serta didasarkan dengan aspirasi rakyat, serta isu lain seperti RUU Pertanahan.

Selain itu, mereka juga menuntut pertanggungjawaban atas terluka dan gugurnya peserta aksi di sejumlah daerah.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin juga menyatakan komitmen untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa.
"Saya coba bagaimana DPR RI bersama DPRD Provinsi melakukan diskusi publik termasuk untuk perbaiki pembuatan peraturan perundang-undangan kedepan," kata M Syaripuddin.

Mendapat respon dari para wakil rakyat, hampir tak ada ketegangan terjadi sepanjang aksi unjuk rasa kali ini.

Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 13.30 Wita.