Berita Kalteng

Dana Pembangunan Kalteng Terkuras Untuk Anggaran Pilgub, Bawaslu Tak Ada Saat Penandatanganan Hibah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penyelenggara kepala daerah terkait

Dana Pembangunan Kalteng Terkuras Untuk Anggaran Pilgub, Bawaslu Tak Ada Saat Penandatanganan Hibah
Banjarmasinpost.co.id/Faturahman
Penandatanganan, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penyelenggara kepala daerah terkait soal anggaran Pilkada serentak 2020, Selasa (1/10/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penyelenggara kepala daerah terkait soal anggaran Pilkada Serentak 2020.

Dua penyelengara Pilkada, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. KPU Provinsi akhirnya mendapatkan jatah kepastian soal anggaran sebesar Rp249,7 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp88 miliar.

Namun, penandatanganan NPHD tersebut, hanya dihadiri oleh KPU Provinsi sementara dari Bawaslu tidak hadir. Meski begitu, penandantangan NPHD tetap dilaksanakan di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur dihadiri pimpinan DPRD Provinsi sementara Duwel Rawing, disaksikan perwakilan dari Polda Kalteng, Korem 102 Pjg dan seluruh jajajaran kepala dinas dan badan di lingkup Pemprov, Selasa (1/10/2019).

Baca: BEGINI Cara Hindari Pajak Progresif, Setelah Kendaraan Dijual Cepat-cepat Lakukan Hal Ini

Baca: RESMI! Acara Hotman Paris Show Dihentikan KPI Pasca Nikita Mirzani Labrak Elza Syarief, Ini Sebabnya

Baca: Planet Raksasa Ini Harusnya Tak Pernah Ada, Kemunculannya Membingungkan Para Astronom

Kepala Badan Keuangan Setda Kalteng, Nuryakin, mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat resmi ke Bawaslu tetapi tidak bisa berhadir. "Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan gubernur dan Wakil gubernur 2020, Pemprov telah menerima usulan baik dari KPU provinsi awalnya Rp356,2 miliar, Bawaslu Rp122,06 miliar," ujarnya.

Setelah menerima usulan anggaran pihaknya terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan beberpa kali pertemuan untuk membahas anggran tersebut, akhirnya ldiperoleh kesepakatan untuk KPU Provinsi Rp249,7 miliar dan bawaslu Rp88 miliar."Dana tersebut direalisasikan secara bertahap sesuai dengan diatur NPHD,” ujar Nuryakin.

Selain itu, dana untuk Pengamanan Pilkada 2020, Polda Kaltneg mengusulkan anggaran sebesar Rp71,31 miliar dan Korem 102 Pjg Rp3,8 miliar." Ini sudah dibahas, dalam rapat antara Polda, Korem dengan TAPD maka didapat angka sementara tersebut, yang nantinya akan dikonsultasikan dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah kementerian di Jakarta," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sementara DPDR Kalteng, Duwel Rawing mengatakan, pihaknya berusaha untuk seoptimal dan sefektif mungkin dalam menentukan anggaran Pilgub Kalteng, agar program pembangunan untuk rakyat yang telah dirancang tidak banyak dipending akibat dana terkuras untuk pelaksanaan Pilgub Kalteng."Kita upayakan sefektif dan seefisien mungkin dana APBD itu, karena jika banyak terkuras untuk Pilgub, akan berpengaruh pada program pembangunan, yang telah diprogramkan bersama," ujarnya.

Sementara itu, Ketidakhadiran
Ketua Bawaslu Kalteng, Satriadi, diduga lantaran belum adanya kesepakaran soal anggaran untuk Bawaslu." Kami sebenarnya cukup akomodatif dan responsif dengan Pemprov terkait pembahasan anggaran, hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pembahasan bersama dan juga dilakukannya penurunan yang sangat tajam dari usulan semula Rp.122 Miliar diturunkan ke Rp.115 miliar, kemudian dilakukan penyisiran lebih rinci lagi, bisa di pres hingga Rp.110 miliar, dan terakhir di Rp.95,4 miliar," ujarnya melalui pres rilis yang dibuatnya.

Rapat pembahasan terakhir pada hari Kamis tanggal 26 September bersama Pak Sekda, kita lakukan penyisiran bersama dari yang awalnya rancangan kita Rp.110 miliar bisa kita sepakati di Rp.95,4 miliar, karena sudah ada kesepakatan tersebut, maka dilakukan rapat bersama pada hari Senin tanggal 30 September khusus untuk membahas isi NPHD dan itu sudah sepakat.

"Namun pada siangnya kami mendapat undangan dari Sekda untuk dilakukan pembahasan lagi terkait anggaran, dan pihak Pemprov meminta supaya anggaran 95,4 tersebut diminta untuk diturunkan lagi, terutama khusus item honorarium dan bulan masa tugas bagi pengawas Adhock, dan dirapat tersebut tidak tercapai kata sepakat,” demikian Satriadi.

Meski soal anggaran Pilgub Kalteng untuk Bawaslu tersebut belum ada kesepakatan, menurut Tim Anggaran Pemprov Kalteng, hal tersebut masih bisa didiskusikan lagi untuk mencari kesepakatan bersama Bawaslu Kalteng."Masih bisa kita jadawalkan ulang penandatanganan dengan Bawaslu dan bisa dibicarakan lagi," ujar Nuryakin.

(banjarmasinpost.co.id / faturahman)

Penulis: Fathurahman
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved