Berita HSS

Tradisi Bakar Lahan di Loksado Tak Bisa Dihindari, HMI HSS Minta Solusi Agar Warga Adat Tak Dipidana

Masyarakat Adat Dayak Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih mempertahankan cara membersihkan ladang dengan membakar tiap musim tanam.

Tradisi Bakar Lahan di Loksado Tak Bisa Dihindari, HMI HSS Minta Solusi Agar Warga Adat Tak Dipidana
banjarmasinpost.co.id/hanani
Mahasiswa HSS yang tergabung dalam HMI saat menyampaikan aspirasi ke DPRD HSS beberapa waktu lalu 

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN- Masyarakat Adat Dayak Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masih mempertahankan cara membersihkan ladang dengan membakar tiap musim tanam.

Menurut warga  setempat, cara tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan turun temurun oleh nenek moyang mereka. Namun, sejak zaman dulu tak pernah menimbulkan kabut asap berlebihan.

Masalahnya, pembakaran ladang oleh petani setempat terkendali. Selain apinya  dijaga, terlebih dahulu dilakukan pembersihan di sekitarnya agar api tak merambat. Karena sudah menjadi bagian dari rangkaian adat dalam bertani, mereka sulit meninggalkan cara tersebut.

Sementara, UU Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan mengancam tiap pelanggaran membakar hutan atau lahan diancam pidana maksimal 15 tahun, dengan denda maksimal Rp 5 miliar.

Baca: Gelar Sosialisasi, Kapolsek Muara Uya Tabalong Iptu Supriyadi Ingatkan Pelajar Tak Pakai Narkoba

Baca: Bupati Tapin Arifin Arpan Apresiasi TMMD ke-106 di Desa Kambang Habang Lama

“Jika larangan ini diberlakukan kepada masyarakat Adat, akan banyak warga di Loksado yang kelaparan, karena sejauh ini tidak ada solusi dari pemerintah, bagaimana cara membuka ladang yang praktis seperti yang selama ini mereka lakukan. Sebab bertani di pegunungan itu  berbeda dengan di lahan sawah, ”kata Syamsudin, anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kandangan, saat menyampaikan aspirasi ke DPRD bersama pengurus HMI HSS lainnya, Senin lalu.

Syamsudin, yang juga warga Adat dari Halunuk, Desa Muara Kandihin, Kecamatan Loksado pun meminta, agar tak sampai mempidanakan warga Adat Dayak Meratus tersebut, selama tidak ada solusi. Menurut Syamsudin, hukum materiil juga harus melihat unsur sosiologis masyarakatnya.

“Pernah ada polisi datang ke ladang-ladang warga, mengingatkan untuk tak membakar lahan. Jika dilarang, bisakah negara memberi kami makan,”kata Syamsudin.

Dia dan Ketua  Umum HMI HSS Al Ikhwan Humaidi pun mengusulkan perlu dibuat Perda yang mengatur mengenai tradisi masyarakat adat tersebut.

“Soalnya di Pulau Jawa ada pengecualian untuk pembakaran tersebut, dimana syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya hanya boleh membakar dalam luas tertentu sebagaimana diatur Perda,”ungkap Ikhwan yang juga berasal dari Loksado, yaitu Desa Malinau.

Ditambahkan, di kalangan masyarakat adat sendiri ada aturan tak tertulis dimana jika pembakaran ladang membuat api merambat ke kebun karet warga, akan dikenai sanksi denda adat.    

Menanggapi aspirasi para mahasiswa tersebut, Wakil Ketua DPRD HSS HM Kusasi yang menerima aspirasi bersama MOdi Maualidi, yang juga wakil Ketua dewan menyatakan, baik DPRD kabupaten maupun provinsi ingin memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi masyarakat, namun tetap harus mengikuti aturan.

“Kami sangat memahami apa yang dirasakan masyarakat. Masalahnya, jika membuat perda, tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya, yaitu Undang-Undang,”kata Kusasi.

Meski demikian, kata Kusasi dewan HSS tetap akan memperjuangkan agar adat danbudaya serta nilai kearifan lokal masyarakat adat tetap menjadi unsur yang harus dipertimbangkan pemerintah ketika membuat aturan. “Yang namanya UU itu, bisa saja direvisi, disesuaikan kondisi di lapangan,”katanya. (banjaramasinpost.co.id/hanani )

Penulis: Hanani
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved