Berita Banjar

Hanya Pemkab Banjar yang Telat Ajukan NPHD ke KPU, Ini Penjelasan Pemkab Banjar

Pemkab Banjar hingga kini menjadi satu-satunya Kabupaten di Kalsel yang belum menyampaikan penandatangan NPHD anggaran Pilkada.

Hanya Pemkab Banjar yang Telat Ajukan NPHD ke KPU, Ini Penjelasan Pemkab Banjar
banjarmasinpost.co.id/elhami
Ilustrasi-Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan kemarin, di ruang Bupati Balangan. 

BANJARMASINPOST.CO.ID BANJARMASIN - Dari rekapan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, hanya tinggal Kabupaten Banjar saja yang belum menyetorkan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada.

Padahal, ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/9629/SJ bahwa jadwal tahapan/kegiatan penandatangan NPHD paling lambat dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019.

Komisioner KPU Kalsel, Edy Ariansyah membenarkan hal itu. Dimana tinggal Kabupaten Banjar yang hingga kini belum melakukan penandatangan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada.

“Waduh ini tahapan sudah mulai. Kalau tak ada anggaran bagaimana melakukan kegiatan? ,” tutur Edy kepada pers.

Baca: Harga Sawit Terkini Rp 1.200 Per Kg, Gapki Kalsel Bakal Rangkul Lebih Banyak Pengusaha Sawit

Baca: Fakultas Perikanan dan Kelautan ULM Gelar Seminar Nasional, Ini Harapan Dekan Pahmi Ansyari

Baca: Inikah Penyebab Ayu Ting Ting Masuk Nominasi Wanita Tercantik Dunia, Ruben Onsu Ungkap Hal Ini

Baca: Biduan Cantik Begaya Anime Ini Sering Dapat Job dari Toko Langganan

Anggaran pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Banjar memang sudah diajukan oleh KPU Banjar pada 28 Mei lalu.

Nilainya mulanya, sebesar Rp58.317.543.800. Lantaran ada koreksi, anggaran kembali diajukan pada 22 Agustus. Nilainya berkurang. Yakni hanya Rp42.130.477.688.

Tiga hari berselang. DPRD Banjar melakukan Rapat Paripurna dengan menyetujui dan mengesahkan anggaran pelaksanaan Pilkada Kabupaten Banjar melalui rapat paripurna kurang lebih Rp25 miliar.

Merasa jauh dari yang diminta. KPU Banjar pun mengajukan kembali anggaran kepada pemkab pada 4 September 2019 sebesar Rp38.741.700.000.

Namun, hingga saat ini pengajuan tersebut belum ada kabar. Bahkan, penandatanganan NPHD Pilkada yang disepakati DPRD Banjar lalu pun tak kunjung diteken bersama bupati dan KPU.

Bagi Edy, soal Keterlambatan ini harus direspon, agar pihaknya tak ingin berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada di Kalsel terkhusus di Kabupaten Banjar.

Halaman
12
Penulis: Nurholis Huda
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved